Presiden Ilham Aliyev, Sohib Netanyahu yang Larang Hijab di Sekolah Azerbaijan

REPUBLIKA.CO.ID, BAKU — Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menjadi salah satu pemimpin yang terus menuai sorotan internasional. Di bawah kepemimpinannya, Azerbaijan memperkuat pengaruh regional berkat kekayaan minyak dan gas serta keberhasilan militernya merebut kembali Nagorno-Karabakh. Namun, capaian tersebut berjalan beriringan dengan kontroversi mengenai demokrasi, korupsi, kebebasan sipil, dan arah kebijakan luar negeri negara mayoritas Muslim itu.

Aliyev naik ke tampuk kekuasaan pada 2003 setelah ayahnya, Heydar Aliyev, yang pernah menjadi tokoh penting Partai Komunis Soviet dan kemudian presiden Azerbaijan, menyerahkan jabatan kepadanya melalui proses politik yang kontroversial.

Keberlanjutan kekuasaan dalam satu keluarga menjadi sorotan karena memperlihatkan lemahnya pergantian kepemimpinan yang kompetitif. Aliyev kemudian mempertahankan kekuasaan melalui serangkaian pemilihan presiden, sementara kelompok oposisi dan pemantau independen terus mengkritik kondisi persaingan politik di Azerbaijan.

Freedom House menilai kekuasaan politik dan ekonomi di negara itu terkonsentrasi pada Aliyev beserta lingkaran keluarganya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai independensi lembaga negara dan efektivitas pengawasan terhadap presiden.

Dengan sejarah itu, label anti-Islam yang dilekatkan sebagian pengkritik kepada pemerintahan Aliyev berkaitan dengan kebijakan sekularisme negara, pembatasan aktivitas keagamaan, serta persoalan penggunaan jilbab di lingkungan pendidikan. 

Azerbaijan merupakan negara mayoritas Muslim yang secara konstitusional memisahkan agama dari negara dan menjamin kebebasan beragama. Pemerintah mempertahankan identitas negara sekuler, sebuah warisan sejarah ketika Azerbaijan menjadi bagian dari Uni Soviet.

Persoalan muncul ketika prinsip sekularisme diterapkan melalui pembatasan yang dipandang sebagian masyarakat sebagai penghalang ekspresi keagamaan. Perdebatan mengenai aturan seragam sekolah yang berdampak pada penggunaan jilbab, misalnya, memperlihatkan ketegangan antara kebijakan pendidikan, identitas keagamaan, dan kewenangan negara.

Laporan HRW mengenai Azerbaijan pada 2026 juga mencatat penahanan enam perempuan setelah mereka mengikuti kegiatan keagamaan dan menyuarakan slogan pro-Palestina. Mereka menghadapi tuduhan terkait aktivitas keagamaan yang tidak sah. HRW turut melaporkan dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap para perempuan tersebut selama berada dalam tahanan.

Kasus itu memperlihatkan bahwa persoalan kebebasan beragama di Azerbaijan tidak terbatas pada penggunaan simbol keagamaan. Aktivitas keagamaan yang bersinggungan dengan ekspresi politik, termasuk dukungan terhadap Palestina, juga dapat berhadapan dengan aparat negara.

Sohib Netanyahu...