Pernyataan Sikap PBNU dan PWNU Se-Indonesia Merespons Dinamika Politik Nasional

Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap untuk merespons perkembangan dan dinamika politik nasional.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pada Kamis (12/11/2026) di kantor PBNU Jakarta setelah PBNU beserta PWNU menyelesaikan kegiatan Konferensi Besar (Konbes) NU.

"Pada kesempatan ini kami akhirnya gunakan juga untuk musyawarah untuk menyikapi siuasi-situasi yang berkembang, di Jakarta khususnya dan secara umum di Indonesia, hal ini berkaitan adanya dinamikan pemerintahan yang banyak sekali sehingga kita perlu mengambil sikap dan kita tuangkan dalam satu pernyataan sikap," ujar Gus Kikin sebelum membacakan isi pernyataan sikap lengkap.

Berikut isi pernyataan sikap PBNU dan PWNU se-Indonesia menyikapi perkembangan dan dinamika politik nasional:

PERNYATAAN SIKAP
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
DAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA SE-INDONESIA
Hasil Konferensi Besar Nahdlataul Ulama

Jakarta, 12 November 2026

DALAM MENYIKAPI PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA POLITIK NASIONAL

Bismillahirrahmanirrahim

Kami, Pengurus Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, setelah memperhatikan dan mencermati dinamika sosial politik nasional, serta setelah mendengar harapan dan masukan dari warga Nahdlatul Ulama di berbagai wilayah Indonesia melalui Konperensi Besar NU yang diselenggarakan pada 12 November 2026, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia senantiasa mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Nahdlatul Ulama meminta kepada seluruh lembaga negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan dan tetap menjaga keamanan dan persatuan.

3. Nahdlatul Ulama menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Demi menjaga  kewibawaan  kepala  negara  dan demi  tegaknya  supremasi hukum,  kami  mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa  tersebut kepada  Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Nahdlatul  Ulama  mengimbau  segenap  komponen  bangsa untuk  senantiasa berikhtiar  menjaga kondusivitas nasional serta memelihara persatuan dan kesatuan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Nahdlatul Ulama menyerukan kepada seluruh warga untuk memperbanyak dzikir, munajat, dan doa agar bangsa dan negara Indonesia senantiasa memperoleh perlindungan Allah SWT. dari segala marabahaya serta berbagai gangguan yang dapat menghambat kelancaran proses pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

6. Menjadikan Pernyataan ini sebagai pedoman bagi seluruh jajaran PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, MWCNU hingga ranting NU dalam menyikapi dinamika yang terjadi belakangan ini.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dimaklumi oleh semua pihak.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq