Konbes PBNU Sahkan Peraturan Jam'iyah sebagai Landasan Hukum Konferwil dan Konfercab

Jakarta, NU Online

Konferensi Besar (Konbes) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026), meratifikasi seluruh peraturan perkumpulan yang kini berganti nama menjadi Peraturan Jam'iyah. 

Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh menyebut hasil ratifikasi itu menjadi landasan hukum bagi konferensi wilayah dan konferensi cabang yang ditargetkan mulai berjalan pada Desember.

Prof Nuh menyampaikan, forum tersebut merupakan Konbes pertama dalam kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031. Menurutnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memberikan taujihat tentang pentingnya Konbes dan pentingnya menjadikan Qanun Asasi sebagai landasan berorganisasi.

"Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan Konbes pertama di kepengurusan 2026–2031. Termasuk Konbes pertama di abad kedua, awal abad kedua," katanya setelah Konbes.

Ia menjelaskan, tujuan utama Konbes kali ini adalah meratifikasi peraturan perkumpulan yang telah ada. Salah satu mandat Muktamar 2026 adalah mengubah penamaan seluruh peraturan perkumpulan tersebut sekaligus menuntut penyesuaian isinya dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU yang baru.

"Gol utama dari Konbes ini adalah meratifikasi peraturan perkumpulan yang sudah ada karena mandat dari Muktamar seluruh peraturan perkumpulan tadi itu berubah namanya menjadi Peraturan Jam'iyah," ungkapnya.

Menurut Prof Nuh, perubahan itu tidak berhenti pada nama. Sejumlah substansi di dalamnya ikut disesuaikan, termasuk ketentuan mengenai mekanisme pemilihan Ketua Tanfidziyah di tingkat pengurus wilayah (PW), pengurus cabang (PC), hingga tingkat di bawahnya.

"Tidak hanya namanya saja yang berubah, tetapi konsekuensi dari perubahan AD/ART menyebabkan substansi dari Peraturan Jam'iyah tadi ikut menyesuaikannya," imbuhnya.

"Salah satu di antaranya yaitu tentang pemilihan ketua tanfidziyah di PW, PC maupun sampai di bawah," lanjutnya.

Ia mengungkapkan proses ratifikasi berjalan lancar karena seluruh Pengurus Wilayah NU (PWNU) hadir dan memenuhi persyaratan sidang dan rampung pada pukul 16.00 WIB.

"Sehingga alhamdulillah hari ini tadi kita bisa meratifikasi seluruhnya, termasuk melakukan perubahan sembilan Perkum menjadi sembilan Peraturan Jam'iyah," katanya.

"Bisa kita selesaikan, sangat kooperatif, seluruh PWNU hadir, memenuhi persyaratan. Dan jam 16.00 tadi sudah bisa kita selesaikan semua," klaimnya.

Dengan rampungnya ratifikasi tersebut, penyelenggaraan konferensi di berbagai tingkat kepengurusan disebut telah memiliki pijakan hukum yang selaras dengan AD/ART baru. Selama ini, persiapan konferensi wilayah dan cabang menunggu kepastian aturan tersebut.

"Sehingga dengan selesainya ratifikasi itu, maka persoalan konferensi wilayah, cabang, dan seterusnya sudah ada pegangan cantolan legalnya sesuai dengan AD/ART yang baru," ujarnya.

Atas dasar itu, PBNU menargetkan konferensi di tingkat wilayah hingga tingkat di bawahnya sudah bisa mulai digelar pada Desember. Prof Nuh menyebut waktu tersebut masih berupa rencana yang diiringi harapan agar berjalan sesuai jadwal.

"Oleh karena itu, insyaallah dalam waktu dekat, Desember sudah bisa dimulai ya, konferensi-konferensi di wilayah sampai ke tingkat bawahnya karena menunggu cantolan legalnya itu," terangnya.

Sebelum konferensi digelar, PBNU berencana melakukan sosialisasi Peraturan Jam'iyah kepada daerah, terutama daerah yang akan menyelenggarakan konferensi. Sosialisasi dijadwalkan berlangsung sekitar sepekan setelah Konbes untuk mencegah perbedaan penafsiran di lapangan.

"Begitu ini nanti selesai, satu minggu ke depan insyaallah kita akan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, khususnya yang akan melaksanakan konferensi sehingga tidak ada salah tafsir maupun menafsirkan yang salah terhadap Peraturan Jam'iyah yang sudah kita tetapkan," paparnya.

"Ini penting sebagai bagian dari kerapian tata kelola berorganisasi, sehingga semuanya ada dasar pijakan," tandasnya.

Selain urusan keorganisasian, Peraturan Jam'iyah hasil Konbes ini juga mengatur Lembaga Aset dan Wakaf nama baru dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan sesuai mandat Muktamar.