Perang Iran Jadi Beban Politik Gedung Putih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perang Iran mulai berubah menjadi beban politik serius bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjelang pemilihan umum sela pada 3 November 2026. Di tengah kenaikan harga energi, merosotnya dukungan publik, dan kekhawatiran Partai Republik kehilangan kendali atas Kongres, Trump secara mengejutkan menyatakan Washington tidak akan melancarkan serangan militer baru terhadap Iran sebelum pemungutan suara berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan Trump melalui platform Truth Social pada Kamis (8/10/2026), ketika Washington dan Teheran masih berusaha mencari jalan keluar dari konflik yang berlangsung sejak Februari lalu. Trump mengeklaim kedua negara sedang melakukan pembicaraan produktif, tetapi menegaskan blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran tetap diberlakukan.

"Kami sedang melakukan pembicaraan produktif dengan Republik Islam Iran," kata Trump sebagaimana dikutip Reuters. Ia memastikan Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu sela pada 3 November, sebuah pernyataan yang langsung menjadi perhatian pasar energi dan kalangan politik Washington.

Keputusan tersebut menandai perubahan penting dalam pendekatan Trump terhadap perang yang sebelumnya berkali-kali diancam akan diperluas. Namun, janji menunda serangan tidak berarti Washington menghentikan tekanan militer dan ekonomi terhadap Teheran, ataupun mengesampingkan kemungkinan eskalasi setelah pemilu selesai.

Sehari sebelum pengumuman Trump, Axios mengungkap bahwa Pentagon telah menginstruksikan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) untuk menyelesaikan persiapan kemungkinan dimulainya kembali operasi tempur besar terhadap Iran. Mengutip sejumlah pejabat Amerika, laporan itu menyebut opsi serangan dapat mencakup fasilitas energi, infrastruktur strategis, dan sasaran nuklir Iran.

Instruksi tersebut tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan operasi, dan Trump belum memberikan keputusan akhir untuk memulai serangan. Seorang pejabat Pentagon menjelaskan bahwa tugas Departemen Pertahanan adalah menyiapkan berbagai pilihan militer untuk dipertimbangkan presiden.

Kontras antara persiapan militer Pentagon dan janji penundaan serangan Trump memperlihatkan betapa rumitnya posisi Washington. Gedung Putih harus mempertahankan tekanan terhadap Iran sekaligus menghadapi risiko bahwa eskalasi baru akan memperburuk keadaan ekonomi Amerika tepat ketika Partai Republik membutuhkan dukungan pemilih.

Tekanan itu tercermin dalam hasil survei Reuters/Ipsos yang menunjukkan sekitar 60 persen warga Amerika tidak menyetujui cara Trump menangani konflik Iran. Bahkan, sekitar seperempat responden yang mengidentifikasi diri sebagai pendukung Partai Republik menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan presiden dalam persoalan tersebut.

Angka itu memperlihatkan bahwa penolakan terhadap penanganan perang tidak hanya datang dari kalangan oposisi Demokrat. Ketidakpuasan juga muncul di sebagian basis politik Trump, kendati hasil survei tersebut tidak serta-merta berarti para pemilih Republik akan mengalihkan dukungan kepada kandidat Demokrat.

Persoalan menjadi semakin berat karena perang Iran berkaitan erat dengan kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup masyarakat Amerika. Konflik yang semula dipresentasikan Washington sebagai upaya menghadapi ancaman keamanan dari Teheran kini semakin terasa dalam pengeluaran sehari-hari, terutama ketika harga bensin dan solar meningkat.

Survei Associated Press bersama NORC Center for Public Affairs Research yang dirilis pada 1 Oktober memberikan gambaran lebih luas mengenai tekanan ekonomi tersebut. Hanya 17 persen orang dewasa Amerika menyetujui penanganan biaya hidup oleh Trump, sedangkan tingkat persetujuan terhadap pengelolaan ekonomi secara keseluruhan berada pada 26 persen.

Survei yang melibatkan 2.140 responden dewasa pada 24–28 September itu juga menemukan bahwa 65 persen warga Amerika menganggap kebijakan Trump lebih bertanggung jawab atas tingginya harga-harga dibandingkan faktor di luar kendalinya. Temuan tersebut tidak memisahkan seluruh dampak perang Iran dari kebijakan tarif dan faktor ekonomi lain, tetapi memperlihatkan semakin beratnya tanggung jawab politik yang dibebankan masyarakat kepada Gedung Putih.

Keresahan itu bahkan muncul dari lingkaran politik yang selama ini dikenal dekat dengan Trump. Jaksa Agung Texas sekaligus kandidat senator Partai Republik, Ken Paxton, secara tertutup mengakui perang Iran dan kenaikan harga bahan bakar telah mempersulit kampanyenya.

Dalam rekaman pertemuan dengan para donor dan pelobi yang diperoleh Axios dan diberitakan pada Rabu (7/10/2026), Paxton menempatkan perang serta harga bensin dan solar sebagai persoalan utama yang menghambat kampanyenya. Ia mengakui bahwa kenaikan biaya bahan bakar kemudian merambat ke harga pangan dan kebutuhan lain, sementara seorang kandidat senator tidak mempunyai kendali langsung atas keputusan perang Gedung Putih.