Penjahat Perang Netanyahu Diam-Diam Kunjungi UEA

REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI – Uni Emirat Arab telah mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Presiden Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan dalam kunjungannya ke negara tersebut pada akhir pekan lalu. Konfirmasi yang disampaikan pada Senin malam itu muncul sehari setelah pemimpin Israel yang diburu Mahkamah Pidana Inyernasional (ICC) tersebut melakukan perjalanan rahasia ke ibu kota UEA, Abu Dhabi. 

Kunjungan ini berlangsung sebulan sebelum pemilihan umum Israel dan di tengah kontroversi terkait laporan yang menyebutkan bahwa Bin Zayed—yang dikenal sebagai MBZ—telah memperingatkan Netanyahu mengenai kemungkinan adanya operasi besar Hamas, tepat sebelum serangan terhadap wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023.

"Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas hubungan bilateral antara UEA dan Israel serta cara-cara untuk memperkuat dan mengembangkannya," demikian dilaporkan kantor berita resmi UEA, WAM, pada hari Senin. Pertemuan itu sebelumnya telah diberitakan oleh pers Israel. 

Pejuang Palestina menyerang Israel untuk mendobrak pengepungan Gaza pada Oktober 2023 dan menewaskan sedikitnya 1.195 orang di Israel selatan dalam serangan tersebut dan menyandera sekitar 250 orang. Respons Israel berkembang menjadi perang genosida terhadap Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 73.669 warga Palestina. 

Surat kabar Israel, Haaretz, melaporkan pada 9 September bahwa Presiden UEA sempat berbicara melalui telepon dengan Netanyahu sekitar 10 hari sebelum serangan terjadi. Ia memperingatkan Netanyahu mengenai ancaman dari pemimpin Hamas saat itu, Yahya Sinwar, yang menyatakan sedang mempersiapkan "kejutan besar". 

Laporan Haaretz menyebutkan bahwa Bin Zayed sebelumnya juga telah memberikan peringatan kepada badan intelijen Israel, Shin Bet. Kantor Netanyahu membantah bahwa perdana menteri menerima informasi tersebut sebelum serangan terjadi. 

Keesokan harinya, Netanyahu menyatakan akan menggugat Haaretz, seraya menyebut laporan surat kabar itu sebagai sesuatu yang "direkayasa" dan "bermotif politik".