Pelarangan Jilbab di Azerbaijan Picu Amarah Penasihat Erdogan

REPUBLIKA.CO.ID, BAKU — Kebijakan Azerbaijan untuk melarang jilbab di sekolah memicu perselisihan dengan Turki, sekutu dekatnya. Selain memicu boikot kelas dan penangkapan 37 orang, aturan seragam baru tersebut menuai kecaman dari Oktay Saral, penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang menyebut kebijakan itu tidak dapat diterima.

Aturan berpakaian baru yang diterapkan pekan ini di sekolah dasar dan menengah di Azerbaijan, yang secara efektif melarang penggunaan jilbab, telah menyebabkan 37 orang ditangkap. Kebijakan ini juga memicu aksi boikot kelas, serta mendorong kampanye di media sosial secara nasional. 

Aturan yang baru diberlakukan dan disahkan bulan lalu ini melarang pakaian yang menurut pemerintah melanggar prinsip sekularisme. Meskipun peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa aturan itu menargetkan jilbab, sejumlah video yang beredar daring memperlihatkan siswi berhijab menangis setelah dilarang masuk ke sekolah akibat ketentuan seragam yang baru, dikutip dari laman The New Arab, Kamis (15/10/2026).

Menurut kantor berita negara Azerbaijani Press Agency (APA), perubahan pada ketentuan seragam bagi siswa di lembaga pendidikan umum negeri ini bertujuan untuk menetapkan aturan berpakaian seragam yang mencerminkan “prinsip sekuler” negara tersebut.

APA menyatakan bahwa pakaian yang mencerminkan “sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral rakyat Azerbaijan” boleh dikenakan saat perayaan tertentu, dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pedagogis yang berada di bawah naungan Kementerian Sains dan Pendidikan.

Namun, keputusan yang secara efektif melarang jilbab ini telah memicu kecaman keras. Media lokal Azerbaijan melaporkan bahwa para siswa di setidaknya dua sekolah melakukan boikot kelas sebagai bentuk protes terhadap pembatasan tersebut. Selain itu, para siswa dilaporkan menggelar unjuk rasa di luar lingkungan sekolah pada Senin.