Pelarangan Hijab Bikin Retak Hubungan Azerbaijan-Turki

REPUBLIKA.CO.ID, BAKU — Pemerintah Azerbaijan membela kebijakan seragam sekolah yang memicu protes terkait pembatasan penggunaan jilbab Islam. Pemerintah juga meminta Turki, sekutu dekatnya, tidak mencampuri urusan dalam negeri Azerbaijan.

Azerbaijan merupakan negara bekas Uni Soviet dengan mayoritas penduduk Muslim. Konstitusinya memisahkan agama dari negara sekaligus menjamin kebebasan beragama. Perselisihan mengenai aturan seragam sekolah tersebut berpotensi merenggangkan hubungan Baku dan Ankara, sekaligus memperlihatkan tantangan Azerbaijan dalam menerapkan prinsip sekularisme.

Merujuk Reuters, bulan lalu pemerintah Azerbaijan memberlakukan aturan yang melarang siswa mengenakan pakaian di luar ketentuan seragam resmi sekolah atau pakaian yang dinilai tidak sesuai dengan karakter sekuler pendidikan negeri.

Aturan itu tidak secara eksplisit menyebut jilbab. Namun, sejumlah aksi protes muncul pekan ini setelah beredar laporan bahwa beberapa siswa dan guru yang mengenakan jilbab dilarang memasuki lingkungan sekolah.

Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan pada Senin (12/10/2026) menyatakan, sebanyak 37 orang ditahan karena mengganggu ketertiban umum saat menentang penerapan aturan tersebut.

Video-video yang beredar di media sosial Azerbaijan memperlihatkan para siswa memeluk guru mereka dan menangis setelah mengetahui bahwa guru-guru tersebut tidak lagi diizinkan masuk ke sekolah karena mengenakan jilbab. Siswi yang ditolak masuk sekolah, atau yang memprotes pembatasan yang diberlakukan terhadap orang lain, juga terekam sedang menangis sembari memegang poster protes. Para siswa di setidaknya dua sekolah melakukan boikot kegiatan belajar sebagai bentuk protes terhadap pembatasan tersebut.

Partai penguasa Azerbaijan, Yeni Azerbaijan Party (YAP), pada Selasa (13/10/2026) mengecam pernyataan penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan sejumlah anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) yang mengkritik kebijakan baru tersebut.

Penasihat Erdogan, Oktay Saral, melalui platform X pada Senin menyebut penolakan akses pendidikan terhadap siswa Azerbaijan yang mengenakan jilbab sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

“Jilbab bukanlah penghalang, melainkan bagian dari tuntutan keyakinan agama,” kata Saral. Ia mendesak pemerintah Azerbaijan segera membatalkan kebijakan yang disebutnya sebagai sebuah kekeliruan tersebut.

Dalam pernyataannya, YAP menyebut komentar Saral sebagai pernyataan “populis dan tidak bertanggung jawab” yang berisiko merusak hubungan kedua negara. Partai itu menegaskan, aturan seragam sekolah tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan, sekularisme, dan supremasi hukum.

YAP juga mengingatkan bahwa Turki memiliki konstitusi yang menetapkan prinsip sekularisme. Karena itu, Ankara diminta tidak menggunakan kebijakan pendidikan Azerbaijan untuk kepentingan politik.

Menurut YAP, prinsip “satu bangsa, dua negara” yang selama ini menggambarkan kedekatan hubungan Azerbaijan dan Turki tidak dapat dijadikan alasan untuk mencampuri urusan dalam negeri masing-masing ataupun memaksakan pandangan politik dan ideologi.

Partai penguasa itu turut menolak kritik terhadap hubungan dekat Azerbaijan dengan Israel. YAP menyatakan, hubungan tersebut didasarkan pada hukum internasional dan kepentingan bersama.