NU dan Masa Depan Geopolitik ASEAN

Ketika berbicara tentang geopolitik, bayangan kita hampir selalu tertuju pada persaingan negara-negara besar, kekuatan militer, atau perebutan pengaruh ekonomi. Padahal, wajah geopolitik abad ke-21 telah berubah. Persoalan terbesar kawasan tidak lagi semata berada di meja diplomasi para kepala negara, melainkan hidup di tengah masyarakat: migrasi tenaga kerja, perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, konflik identitas, ekstremisme berbasis kekerasan, hingga krisis ekologis. Karena itu, keamanan kawasan kini semakin ditentukan oleh kemampuan membangun human security (keamanan manusia), bukan sekadar keamanan negara.

Di titik inilah Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peluang memainkan peran yang jauh lebih strategis dibandingkan selama ini. Selama satu abad, NU telah membuktikan diri sebagai organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia yang mampu mengelola keberagaman, merawat demokrasi, sekaligus menjadi penyangga stabilitas sosial. Namun, modal sosial sebesar itu belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan regional di ASEAN. Padahal, dengan lebih dari 680 juta penduduk dan tingkat integrasi ekonomi yang terus meningkat, ASEAN membutuhkan aktor non-negara yang mampu menjembatani kerja sama lintas batas.

Dalam studi hubungan internasional, fenomena ini dikenal sebagai track-two diplomacy, yakni diplomasi yang dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh agama, dan lembaga non-pemerintah untuk melengkapi diplomasi resmi antarnegara. Joseph Montville, yang pertama kali memperkenalkan konsep ini, menunjukkan bahwa banyak konflik justru lebih mudah didekati melalui jaringan masyarakat daripada negosiasi formal pemerintah.

NU sesungguhnya telah memiliki seluruh prasyarat untuk memainkan peran tersebut. Jutaan warga Indonesia bekerja di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan berbagai negara ASEAN lainnya. Sebagian besar berasal dari komunitas akar rumput yang memiliki kedekatan kultural dengan NU. Selama ini perhatian lebih banyak diarahkan pada perlindungan hukum ketika mereka mengalami persoalan ketenagakerjaan. Padahal tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana membangun kohesi sosial antara pekerja migran dengan masyarakat setempat sehingga mereka tidak hidup sebagai komunitas yang terisolasi.

Di sinilah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) dapat menemukan relevansi barunya. PCINU tidak cukup menjadi ruang silaturahmi diaspora Indonesia. Ia dapat berkembang menjadi simpul diplomasi masyarakat yang menghubungkan komunitas lokal, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah di negara masing-masing. Hubungan antarmasyarakat seperti ini merupakan fondasi utama dari network governance, yakni tata kelola yang bertumpu pada kolaborasi lintas aktor, bukan semata birokrasi negara.

Lebih jauh, ASEAN juga menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan yang melampaui batas negara. Krisis Rohingya menjadi contoh paling nyata. Konflik yang bermula di Myanmar kemudian menjalar menjadi persoalan regional melalui arus pengungsian menuju Bangladesh, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan negara-negara lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konflik lokal dapat dengan cepat berubah menjadi ancaman geopolitik kawasan.

NU memiliki pengalaman panjang dalam resolusi konflik berbasis komunitas. Pengalaman itu dapat diterjemahkan menjadi kerja sama regional melalui pendidikan perdamaian, dialog lintas agama, mediasi komunitas, dan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di negara-negara ASEAN. Pendekatan semacam ini akan melengkapi mekanisme resmi ASEAN yang selama ini sering dibatasi oleh prinsip non-interference sehingga kurang efektif menghadapi krisis kemanusiaan.

Demikian pula dengan ancaman ekstremisme berbasis kekerasan. Memang, berbagai laporan menunjukkan bahwa intensitas aksi terorisme di Asia Tenggara cenderung menurun dibandingkan satu dekade lalu. Namun ancamannya belum hilang. Pola rekrutmen kini berpindah ke ruang digital, memanfaatkan media sosial, kecerdasan buatan, dan jejaring transnasional. Karena itu, strategi pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan aparat keamanan. Ia membutuhkan penguatan ketahanan sosial melalui pendidikan agama yang moderat, literasi digital, dan pemberdayaan komunitas.

Di sisi lain, perdagangan orang dan penyelundupan narkotika terus menjadi ancaman serius di kawasan. Letak geografis ASEAN sebagai jalur perdagangan internasional membuat kejahatan lintas negara semakin kompleks. Organisasi masyarakat seperti NU memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan komunitas yang rentan menjadi korban maupun pelaku. Edukasi masyarakat, pendampingan korban, serta kerja sama dengan organisasi sipil di negara lain dapat menjadi bentuk diplomasi kemanusiaan yang konkret.

Ironisnya, perhatian Indonesia terhadap ASEAN justru belum sebanding dengan kedekatan geografis maupun sejarahnya. Diplomasi Indonesia lebih sering diarahkan pada forum-forum global seperti G20 atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara investasi sosial di tingkat regional masih relatif terbatas. Padahal, bagi Indonesia, ASEAN bukan sekadar kawasan strategis, melainkan ruang hidup bersama yang menentukan masa depan stabilitas nasional.

Keberhasilan NU menginisiasi Religion of Twenty (R20) membuktikan bahwa organisasi ini telah memperoleh legitimasi internasional sebagai pelopor dialog agama dan peradaban. Namun keberhasilan itu akan kehilangan makna apabila berhenti sebagai forum global. ASEAN justru merupakan laboratorium paling realistis untuk mengimplementasikan semangat R20 melalui kerja sama antarorganisasi keagamaan, pertukaran pesantren dan universitas, pengembangan ekonomi komunitas, advokasi pekerja migran, pemberdayaan perempuan dan generasi muda, hingga kolaborasi menjaga ekosistem pesisir dan hutan tropis yang menjadi kekayaan bersama kawasan.

Tentu agenda sebesar itu tidak mungkin berjalan secara spontan. Diperlukan mekanisme komunikasi yang permanen antara PBNU, PCINU, kementerian terkait, perwakilan diplomatik Indonesia, organisasi keagamaan setempat, serta Sekretariat ASEAN. Sudah saatnya dibangun ASEAN-NU Forum, sebuah platform kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha untuk merumuskan agenda bersama mengenai kemanusiaan, pendidikan, ekonomi rakyat, serta ketahanan sosial kawasan.

Memasuki abad keduanya, NU menghadapi pilihan sejarah. Tetap menjadi organisasi nasional yang berpengaruh di dalam negeri, atau tumbuh menjadi kekuatan masyarakat sipil regional yang ikut menentukan arah masa depan Asia Tenggara. Dalam dunia yang semakin ditentukan oleh jejaring, kepercayaan, dan solidaritas lintas batas, pilihan kedua tampaknya bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan kebutuhan zaman.

Suraji, pemerhati masalah sosial dan politik global