Netanyahu dan Eisenkot Saling Klaim Usai Pemilu Israel, Belum Ada Mayoritas

Jakarta, NU Online

Pemimpin oposisi Israel Gadi Eisenkot menyatakan bahwa pemilih menginginkan perubahan kepemimpinan setelah pemilihan umum pada Selasa (27/10/2026). Ia menilai hasil pemungutan suara menunjukkan penolakan terhadap kelanjutan pemerintahan Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri.

“Kita telah mencetak sejarah,” kata Eisenkot, seperti dilansir Middle East Eye, Rabu (28/10/2026).

Eisenkot menyatakan bahwa pemilih telah menentukan arah kepemimpinan Israel untuk beberapa tahun mendatang. Ia menilai koalisi pemerintahan Netanyahu telah kehilangan kepercayaan publik dan memperingatkan agar isu keamanan nasional tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Koalisi yang gagal ini telah kehilangan kepercayaan publik. Masyarakat Israel menolak kelanjutan masa jabatan Netanyahu sebagai perdana menteri. Netanyahu, jangan berani-berani menggunakan isu keamanan Israel demi kepentingan politik pribadi Anda. Dalam pemilihan umum dengan tingkat partisipasi setinggi ini, akan menjadi sebuah kesalahan jika kita harus kembali mengadakan putaran pemilihan berikutnya,” tuturnya.

Sementara itu, Netanyahu menyatakan blok sayap kanan memiliki dukungan kuat di kalangan pemilih Yahudi dan kelompok yang mendukung Israel sebagai negara Yahudi. Ia menyerukan pembentukan pemerintahan nasional sayap kanan yang kuat.

“Blok kanan memiliki mayoritas yang signifikan dan menentukan di kalangan kelompok Yahudi serta semua pihak yang mendukung negara Yahudi—ya, mayoritas yang menentukan. Oleh karena itu, saya katakan bahwa kita harus membentuk pemerintahan nasional sayap kanan yang kuat; itulah yang harus kita lakukan,” tuturnya, dikutip dari i24 News.

Netanyahu juga menolak kemungkinan pembentukan pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab yang ia sebut anti-Zionis. Ia menuduh partai-partai tersebut menentang keberadaan Israel, mendukung Hamas, dan menyebut tentara Israel sebagai pembunuh.

“Kita tidak boleh membahayakan Israel dengan membentuk pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab yang anti-Zionis, partai-partai yang justru menentang keberadaan kita, mendukung Hamas, dan menyebut tentara kita sebagai pembunuh,” ucapnya.

Penghitungan Suara Masih Berlangsung

Persaingan antara kedua kubu masih berlangsung di tengah penghitungan suara. Data sementara Komite Pemilihan Umum Pusat Israel menunjukkan bahwa, setelah 66,2 persen kotak suara dihitung pada Rabu pagi, blok yang dipimpin Netanyahu memperoleh 56 kursi di Knesset, sedangkan blok oposisi yang dipimpin Eisenkot meraih 48 kursi. Partai-partai Arab yang juga menentang Netanyahu memperoleh 16 kursi dalam penghitungan sementara tersebut.

Perolehan sementara itu belum cukup bagi kedua blok untuk membentuk pemerintahan dengan mayoritas. Knesset memiliki 120 kursi, sedangkan pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 anggota parlemen.

Sebelum penghitungan suara berlangsung lebih jauh, hasil jajak pendapat cepat atau exit poll dari sejumlah stasiun televisi Israel memperlihatkan persaingan ketat. Channel 12 memproyeksikan blok Netanyahu memperoleh 52 kursi, sedangkan blok oposisi mendapat 49 kursi. Sementara itu, Channel 13 memperkirakan kedua kubu sama-sama meraih 51 kursi. Angka-angka tersebut merupakan proyeksi awal, bukan hasil resmi akhir.

Di kubu pemerintahan, Netanyahu menyatakan partainya, Likud, berada di jalur untuk menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar. Ia menyerukan pembentukan pemerintahan nasional berhaluan kanan dan menegaskan akan terus menghadapi Iran bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pemilihan umum ini menjadi ujian politik bagi Netanyahu setelah serangan pada 7 Oktober 2023 dan perang Israel di Gaza yang menyusulnya. Pemungutan suara juga berlangsung ketika kekerasan di Tepi Barat yang diduduki terus meningkat dan ketegangan Israel dengan negara-negara di kawasan belum mereda.

Dalam sistem parlementer Israel, pemilih memberikan suara kepada partai politik, bukan memilih perdana menteri secara langsung. Partai-partai kemudian berunding untuk membentuk koalisi pemerintahan. Karena itu, perolehan kursi terbanyak oleh suatu blok belum otomatis menjamin terbentuknya pemerintahan baru.

Hasil akhir pemilihan akan menentukan peta negosiasi koalisi. Jika tidak ada kubu yang mampu mengumpulkan dukungan mayoritas, proses pembentukan pemerintahan berpotensi berlangsung panjang dan membuka kemungkinan pemilihan ulang apabila negosiasi gagal.