Jakarta, CNN Indonesia --
Ketika pangkalan militer berdiri di sebuah negara, maka negara tersebut harus bersedia wilayahnya ditempati personel dan peralatan militer negara asing.
Tidak heran, keberadaan pangkalan militer asing di sebuah negara menimbulkan persoalan. Seperti pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Arab misalnya.
Namun, ada sebuah negara di tanduk Afrika yang bersedia wilayahnya dijadikan pangkalan militer asing, hingga lebih dari satu negara. Negara itu adalah Djibouti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djibouti adalah negara kecil dengan sekitar satu juta penduduk dan terletak strategis di pantai timur laut Tanduk Afrika, meliputi area seluas 23.200 kilometer persegi.
Karena kedekatannya dengan Selat Bab el-Mandeb di Semenanjung Arab yang kaya sumber daya dan jalur pelayaran strategis Teluk Aden, Djibouti telah muncul sebagai pusat persaingan antar negara asing untuk membangun landasan udara, kamp pelatihan, pelabuhan, pangkalan, dan pusat logistik, serta angkatan laut, yang menarik dana dan investasi internasional.
Akibatnya, Djibouti menjadi satu-satunya tempat di dunia dengan delapan pangkalan militer asing yaitu Amerika Serikat, China, Jepang, Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, dan Arab Saudi.
Negara-negara ini, yang mencari basis untuk tujuan komersial dan keamanan, telah disambut hangat oleh Presiden Ismail Omar Guelleh, yang telah memerintah setidaknya selama dua dekade dan memanfaatkan lokasi strategis negara itu untuk memajukan tujuannya sendiri.
"Kawasan ini berada di pusat banyak hal, mulai dari perdagangan global, pelayaran, hingga konektivitas serat optik, energi, dan terkait dengan Terusan Suez, Indo-Pasifik," kata Federico Donelli, penulis buku Power Competition in the Red Sea, kepada Al Jazeera.
Di antara Djibouti dan Yaman terbentang Selat Bab el-Mandeb, sebuah jalur selebar 19 km yang dilalui oleh lebih dari 4,8 juta barel minyak mentah dan produk minyak bumi olahan setiap harinya.
Selat ini tempat sekitar 12 persen perdagangan maritim global melewatinya setiap hari, sementara setidaknya 90 persen kapasitas internet Eropa-Asia berjalan melalui kabel yang diletakkan di sepanjang rute yang sama.
Pemerintah Djibouti tampaknya telah menerapkan "diplomasi negara kecil" untuk mengamankan kelangsungan hidupnya di lingkungan yang penuh permusuhan di wilayah tersebut.
Menurut teori tersebut, negara-negara kecil membutuhkan pendekatan strategis untuk bersaing melawan kekuatan yang lebih besar dalam sistem internasional.
Dengan demikian, Djibouti akan menjadi tuan rumah fasilitas militer eksternal untuk mengamankan investasi ekonomi dan menjalin aliansi, meningkatkan visibilitas negara tersebut seperti yang dinyatakan oleh Presiden Ismail Omar Guelleh. Inilah yang membuat banyak negara besar di dunia membangun pangkalan militernya di negara tersebut.
(imf/dna/bac)

59 menit yang lalu
1





English (US) ·
Indonesian (ID) ·