Muktamar dan Jalan Peradaban Nahdlatul Ulama

Dunia terus berubah, dan perubahan itu kini datang bak arus bah yang menghantam keseharian kita. Dalam usianya yang telah melampaui satu abad, Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi tantangan yang sama sekali berbeda dibandingkan saat organisasi ini didirikan pada tahun 1926. 

Di tengah pusaran zaman yang bergerak cepat ini, Muktamar NU tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai rutinitas lima tahunan semata. Semua orang mafhum bahwa Muktamar adalah perhelatan terakbar yang selalu menyedot antusiasme luar biasa; arena di mana jajaran pengurus, aktivis, para kiai, santri, hingga puluhan ribu warga nahdliyin berkumpul dengan penuh kegembiraan.

Namun, melampaui keriuhan silaturahmi dan gegap gempita suksesi kepemimpinan, forum ini memikul beban yang jauh lebih berat: ia adalah ruang sakral pergulatan gagasan, tempat NU mengambil keputusan-keputusan strategis untuk merespons persoalan keagamaan, kemasyarakatan, hingga arah tata dunia.

Belajar dari Ingatan Kolektif
Melihat rekam jejak sejarahnya, muktamar selalu menjadi cerminan bagaimana NU merespons panggilan zaman. Pada masa kolonial, untuk menyelenggarakan Muktamar dibutuhkan perjuangan yang teramat berat karena keterbatasan infrastruktur, tapi warga NU bahu-membahu membiayainya secara mandiri tanpa sedikit pun mengharap belas kasihan penjajah. Kala itu, ada iuran anggota, sumbangan hasil bumi, hingga kebun kelapa yang dibeli dari uang kas untuk memastikan roda kemandirian organisasi tetap berputar.

Kita juga mencatat bahwa gagasan-gagasan yang melampaui zamannya kerap lahir dari rahim forum ini. Jauh sebelum isu hak-hak perempuan ramai diperbincangkan di panggung global seperti sekarang, pada Muktamar NU ke-13 di Menes tahun 1938, seorang perempuan bernama Nyai Djuaesih telah berani tampil berpidato di mimbar resmi, di hadapan para kiai. Ia mendesak agar kaum perempuan mendapatkan hak pendidikan agama yang selaras dengan kaum laki-laki—sebuah keberanian yang kelak membidani lahirnya organisasi Muslimat NU.

Sejarah turut merekam dinamika dan ketegangan politik yang luar biasa keras. Kita bisa mengingat kembali suasana mencekam pada Muktamar di Cipasung tahun 1994, ketika rezim Orde Baru mengerahkan intervensi militer dan intrik politik yang sangat kuat untuk menjegal kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Atau, mari menengok kembali momen krusial pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984. Di sanalah, dengan kebesaran hati para kiai sepuh, NU membuat keputusan bersejarah untuk kembali ke Khittah 1926, sekaligus menjadi organisasi keagamaan pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Penerimaan ini bukanlah bentuk ketundukan pada penguasa, melainkan wujud komitmen ulama NU untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa.

Ingatan-ingatan kolektif semacam inilah yang senantiasa menjaga kewarasan kita dalam berorganisasi. Sebuah peradaban yang amnesia akan dengan mudah tersesat, abai pada rute sejarah, dan tergelincir mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, kesadaran untuk merawat jejak sejarah dan mendokumentasikan setiap hela napas Muktamar dari masa ke masa harus terus ditumbuhkan di sanubari kita. Ini bukan tentang romantisisme yang melenakan, apalagi upaya menyombongkan kebesaran masa lalu. Ini adalah ikhtiar sadar untuk merawat ingatan, agar generasi hari ini dan esok memiliki pijakan yang kukuh—sebuah navigasi yang valid dalam memahami aturan main, mempertegas identitas, dan memandu arah kapal besar ini mengarungi samudra peradaban ke depan.

Menghidupkan Ukhuwah Basyariyah
Akan tetapi, merawat ingatan tidak berarti kita boleh terpaku pada masa lampau. Kita harus berani menatap realitas ke depan dan mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang menanti untuk diselesaikan. Cita-cita awal berdirinya NU sejatinya adalah cita-cita peradaban. Ketika Kekhalifahan Turki Usmani runtuh akibat Perang Dunia Pertama dan tata dunia mengalami penyusunan ulang, NU hadir sebagai pijakan untuk merintis peradaban baru yang memancar dari Nusantara.

Sayangnya, dalam perjalanannya kita sering kali terjebak pada hal-hal yang sifatnya simbolik dan reaktif. Tidak sedikit pengurus dan warga NU yang mencurahkan hampir seluruh energinya untuk urusan-urusan keagamaan semata, atau sekadar berdebat membela identitas kelompok, namun luput menaruh kepedulian pada masalah sosial, ekonomi, dan hajat hidup masyarakat luas. Jika ada kelompok yang menyindir amalan tahlil atau yasinan, kita teramat cepat merespons. Namun, ketika di hadapan kita ada orang-orang pinggiran yang kehilangan ruang hidupnya atau rakyat kecil yang tercekik himpitan ekonomi, kita sering kali kebingungan harus berbuat apa.

Pola pikir yang demikian harus dibongkar dan ditata ulang. NU harus benar-benar hadir membumi sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah—sebuah organisasi keagamaan yang tak terpisahkan dari denyut nadi kemasyarakatan. Pada Muktamar Situbondo 1984, KH Achmad Siddiq telah mengingatkan kita untuk tidak hanya menegakkan Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim) dan Ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan sebangsa), tetapi melangkah lebih jauh menuju Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan sesama manusia). 

Dalam konteks krisis dunia hari ini, Ukhuwah Basyariyah adalah anak kunci. NU dituntut untuk berani membongkar cangkang eksklusivitasnya dan memancarkan khidmah bagi kemaslahatan siapa saja tanpa pandang bulu, melampaui sekat-sekat mazhab, agama, maupun identitas kesukuan.

Transformasi menuju "Pemerintahan NU"
Untuk mewujudkan agenda peradaban yang raksasa ini, kita tidak bisa lagi bersandar pada cara kerja yang sudah usang. Mengutip kalimat yang sering disandarkan pada Albert Einstein, mengharapkan hasil yang berbeda tanpa bersedia mengubah pola pikir adalah sebuah kegilaan. Kita harus jujur pada diri sendiri dan mengakui bahwa konstruksi tata kelola organisasi NU relatif tidak banyak mengalami penyesuaian sejak tahun 1952. Jika kita enggan melakukan tajdid (pembaruan), NU berisiko mengalami kemandulan dan kehilangan relevansinya di tengah masyarakat yang terus berlari.

Pembaruan yang paling mendesak adalah mentransformasikan pengelolaan jam'iyah ini sebagaimana digagas oleh KH Yahya Cholil Staquf—yang akrab disapa Gus Yahya—sebagai "Pemerintahan Nahdlatul Ulama" (Hukumah an-Nahdlah). Gagasan yang mulai digulirkan Gus Yahya sejak jauh hari ini kini menemukan momentum implementasinya di bawah kepemimpinan Gus Yahya sendiri di PBNU. Konsep ini bukanlah niat konyol untuk mendirikan negara di dalam negara, melainkan ikhtiar sadar untuk membangun struktur organisasi yang benar-benar bekerja secara sistematis dan melayani secara nyata. 

Di tangan Gus Yahya, gagasan ini perlahan mulai mewujud; PBNU kini menata diri layaknya pemerintahan pusat, dengan PWNU sebagai pemerintah provinsi dan PCNU sebagai pemerintah kabupaten/kota yang menjadi eksekutor tangguh di lapangan. Fungsinya dipertajam: menyediakan fasilitas pelayanan langsung untuk warga, menetapkan regulasi agar layanan tersebut dapat diakses secara adil, serta memobilisasi sekaligus mendistribusikan sumber daya demi agenda-agenda strategis yang lebih terukur.

Model kerja yang terstruktur dan terukur seperti ini menuntut kualifikasi sumber daya manusia yang di atas rata-rata. Kita tidak bisa selamanya menggantungkan nasib hanya pada karisma figur atau kedekatan kultural semata. Untuk menopang tugas berat tersebut, Gus Yahya melalui pemikiran yang dituangkan dalam bukunya, PBNU: Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, merumuskan tiga jalur kebangkitan yang mutlak harus ditempuh secara serentak. 

Pertama, kebangkitan intelektualisme; melahirkan para pemikir yang tidak hanya piawai mengkaji teks-teks klasik, tetapi juga berani turun gelanggang meretas jalan keluar atas persoalan nyata di masyarakat. 

Kedua, kebangkitan teknokrasi; membangun mesin administratif yang andal untuk merancang dan mengeksekusi program-program berskala besar. 

Ketiga, kebangkitan kewirausahaan; menumbuhkan inisiatif kemandirian ekonomi dari akar rumput agar umat tangkas dan ulet menghadapi dunia yang serba tak menentu.

Muktamar sejatinya adalah ruang perjumpaan antara lembaran masa lalu yang kita pelajari dan bentangan masa depan yang kita rancang bersama. Membaca kembali kepingan-kepingan sejarah perhelatan agung ini menyadarkan kita bahwa kebesaran NU bukanlah mahakarya semalam, melainkan buah dari keikhlasan, kedalaman ilmu, dan laku tirakat panjang dari para kiai serta jutaan warganya. 

Tugas kita sekarang adalah merawat warisan tersebut, bukan dengan cara berpuas diri atas kejayaan masa silam, melainkan dengan merapikan barisan, mentransformasikan cara kerja, dan mendedikasikan khidmah yang nyata bagi kemuliaan peradaban umat manusia.

Sofian Junaidi Anom, Pengurus LTN PBNU dan Penggerak Komunitas Terong Gosong.