Misi Pertama Menlu Arrmanatha Nasir, Loloskan RI Jadi Anggota DK PBB

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan salah satu prioritas yang akan dilanjutkannya usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, adalah meneruskan kampanye pencalonan RI sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). 

Hal ini disampaikan Arrmanatha dalam pernyataannya usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).

"Kemarin di Sidang Majelis Umum PBB disampaikan oleh Bapak Menlu, Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap untuk Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030," kata Arrmanatha.

Ia menegaskan Indonesia akan terus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memperkuat multilateralisme.

"Kita kembali menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan peace and security dan juga memajukan multilateralisme," kata Arrmanatha.

"Jadi, itulah prioritas-prioritas kita yang sudah selalu dijalankan dengan sangat baik oleh Bapak Sugiono dan akan kita teruskan," ujarnya.

Sebelumnya Sugiono, yang kini telah dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat.

Dalam pidatonya Sugiono mengatakan lewat diplomasi dan mediasi RI telah berkontribusi dalam penyelesaian konflik, di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga menjadi salah satu kontributor utama bagi Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Dia juga menegaskan Indonesia akan terus melanjutkan upaya diplomasi lewat bantuan kemanusiaan, pembangunan perdamaian, dan keterlibatan aktif lintas kawasan dan lembaga.

"Dengan semangat inilah Indonesia mengajukan pencalonan diri untuk kursi tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030," kata Sugiono pada Jumat (25/9) lalu. 

Indonesia sudah empat kali menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB yakni pada 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2020.

(mge/dna/bac)