REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengumumkan pembentukan Office of Religious Affairs di Pentagon, sebuah kantor baru yang akan melapor langsung kepadanya dan dirancang untuk memperkuat dukungan keagamaan bagi personel militer AS.
Pengumuman itu disampaikan dalam pidato “State of the Force” di Marine Corps Base Quantico, Virginia, pada Rabu, 30 September 2026. Associated Press melaporkan kantor baru tersebut menjadi salah satu dari enam inisiatif besar yang diumumkan Hegseth dalam agenda restrukturisasi militer AS yang juga mencakup komando perang otonom, pembangunan pangkalan baru, dan pengembangan teknologi tempur masa depan.
Hegseth menegaskan Office of Religious Affairs akan memiliki jalur langsung ke tingkat tertinggi Pentagon. Dalam pidatonya, ia mengatakan kantor tersebut tidak akan terhambat “staff filters” maupun “bureaucratic dilution”, dan tidak dimaksudkan hanya menjadi unit administratif yang memproduksi dokumen kebijakan.
Menurut penjelasan Pentagon, kantor itu akan berperan dalam mendorong kebijakan, memperjuangkan sumber daya, mendukung kebutuhan infrastruktur, dan memperkuat layanan keagamaan bagi personel militer. Hegseth mengatakan para chaplain atau rohaniwan militer membutuhkan advokat yang memiliki akses langsung kepada pimpinan departemen.
Pembentukan kantor tersebut memperlihatkan bahwa reformasi Hegseth terhadap Chaplain Corps belum berhenti pada perubahan administratif. Sejak Maret 2026, ia telah meluncurkan serangkaian kebijakan yang mengubah cara militer AS mencatat afiliasi agama dan bahkan cara chaplain menampilkan identitas mereka di seragam.
Pada 24 Maret 2026, Hegseth mengumumkan pengurangan lebih dari 200 faith codes menjadi 31 religious affiliation codes. Pentagon menyatakan tujuan perubahan itu adalah membuat informasi komposisi agama dalam unit lebih sederhana dan lebih mudah digunakan chaplain untuk mengatur pelayanan keagamaan.
Pada saat yang sama, Hegseth memerintahkan chaplain militer mengganti insignia pangkat pada seragam kerja mereka dengan simbol keagamaan. Ia mengatakan perubahan tersebut ingin menegaskan bahwa seorang chaplain pertama-tama berfungsi sebagai chaplain dan baru kemudian sebagai perwira.
Langkah itu menunjukkan arah reformasi yang cukup jelas. Dalam pandangan Hegseth, fungsi utama Chaplain Corps harus dikembalikan kepada pelayanan spiritual, bukan sekadar menjadi bagian dari struktur administratif atau layanan kesejahteraan umum. Namun, pembentukan Office of Religious Affairs juga datang setelah beberapa perubahan terkait agama di Pentagon menimbulkan perdebatan.
Salah satunya terjadi ketika Pentagon merilis daftar baru 31 religious affiliation codes. Associated Press melaporkan sejumlah kategori yang sebelumnya tersedia, termasuk atheist, Unitarian Universalist, pagan, dan Wiccan, tidak lagi tercantum sebagai kode tersendiri dalam daftar baru.
Pentagon menegaskan pengurangan tersebut bukan penilaian atas sah atau tidaknya suatu keyakinan dan bukan pula daftar agama yang “disetujui” pemerintah. Juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan perubahan tersebut dirancang agar chaplain dapat dengan cepat melihat komposisi keagamaan unit dan mengalokasikan pelayanan sesuai kebutuhan. Personel tetap dapat memilih kategori seperti “tidak beragama”, “agama lain”, atau agnostik.
Kontroversi kemudian muncul ketika Church of Jesus Christ of Latter-day Saints tercantum tanpa label “Christian”, sementara beberapa tradisi lain diberi label tersebut.
Senator Republik Mike Lee dan John Curtis dari Utah, yang keduanya merupakan anggota Latter-day Saints, memprotes klasifikasi tersebut. The Washington Post melaporkan Pentagon kemudian mengubah daftar itu dengan menghapus label “Christian” dari seluruh kelompok, alih-alih memutuskan secara teologis kelompok mana yang termasuk Kristen dan mana yang tidak.

51 menit yang lalu
3






English (US) ·
Indonesian (ID) ·