Menteri Israel Bezalel Smotrich Akui Jadi Buron Mahkamah Pidana Internasional

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Menteri Keuangan Israel yang berhaluan sayap kanan, Bezalel Smotrich, mengaku mendapat informasi bahwa International Criminal Court (ICC) di The Hague telah mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap dirinya.

Dalam konferensi pers pada Selasa waktu setempat, Smotrich tidak menjelaskan siapa pihak yang memberitahunya mengenai permohonan surat perintah penangkapan tersebut pada malam sebelumnya. Proses pengajuan surat perintah di ICC sendiri bersifat rahasia.

Smotrich menyebut surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel sebagai “deklarasi perang”. “Dan menghadapi deklarasi perang, kami akan melawan dengan pembalasan,” ujarnya dikutip Aljazirah.

Ia juga menyerang Palestinian Authority yang disebutnya sebagai “organisasi teroris yang keliru disebut Otoritas Palestina”. Pernyataan itu mencerminkan kemarahan pemerintah Israel terhadap dukungan Palestina atas langkah hukum internasional terkait operasi militer Israel di Gaza.

Menanggapi kabar mengenai surat perintah penangkapan itu, Smotrich menyatakan akan mengambil langkah ofensif dengan menandatangani perintah evakuasi Khan al-Ahmar. Langkah tersebut berarti pemindahan paksa komunitas Palestina dari desa di wilayah pendudukan Tepi Barat yang selama bertahun-tahun menghadapi pertarungan hukum dengan otoritas Israel demi mempertahankan keberadaannya.

Pada November 2024, ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan “kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang” selama agresi Israel di Gaza.

Sejak itu, hakim dan jaksa ICC dilaporkan menghadapi pembatasan layanan dari sejumlah bank, perusahaan kartu kredit, hingga perusahaan teknologi seperti Amazon akibat sanksi yang diberlakukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pemimpin Hamas yang kemudian tewas dalam operasi militer Israel.

Tuduhan ICC terhadap Smotrich dilaporkan berfokus pada kebijakan pemindahan paksa warga Palestina, dukungannya terhadap perluasan permukiman Yahudi Israel di wilayah pendudukan, serta pernyataannya yang menyebut kelaparan warga Palestina di Gaza bisa dianggap “dibenarkan dan bermoral”. Jika disetujui, Smotrich akan menjadi pejabat Israel ketiga yang menjadi target ICC setelah Netanyahu dan Gallant.

Inggris bersama empat negara lainnya tahun lalu menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Israel sayap kanan lainnya, Itamar Ben-Gvir, dengan tuduhan berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Smotrich juga menyerukan pendudukan permanen atas Gaza dan pembangunan kembali permukiman Yahudi di wilayah tersebut yang sebelumnya ditinggalkan Israel pada 2005. Gagasan itu sendiri ditolak oleh Netanyahu.