Menkeu Purbaya tinjau disiplin anggaran dan program strategis di Jabar

7 jam yang lalu 1

Belanja pegawai agar direncanakan secara tepat sejak awal, sehingga tidak menimbulkan persoalan pagu (pagu minus) pada akhir tahun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau kedisiplinan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program strategis nasional di Jawa Barat (Jabar).

Peninjauan itu dilakukan dalam kunjungan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jabar, di Bandung.

Purbaya, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin, menekankan pentingnya disiplin anggaran.

Menkeu memberikan perhatian khusus terhadap belanja pegawai agar direncanakan secara tepat sejak awal, sehingga tidak menimbulkan persoalan pagu (pagu minus) pada akhir tahun.

Di samping itu, pergeseran anggaran, khususnya untuk menutup kekurangan belanja pegawai, ditegaskan agar tidak mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.

Lebih lanjut, Purbaya melihat perkembangan sejumlah program strategis nasional di Jabar, antara lain Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jabar telah melakukan survei terhadap 22 Sekolah Rakyat dari total 26 Sekolah Rakyat yang ada di Jabar.

Secara umum, kondisi sekolah dinilai baik dengan fasilitas yang lengkap, termasuk seragam bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, setiap kelas telah dilengkapi smartboard dan setiap siswa mendapatkan satu laptop.

Menkeu menilai program Sekolah Rakyat memiliki berbagai keunggulan, sehingga perlu lebih dikenal masyarakat.

“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Purbaya.

Ia meminta pemerintah daerah meningkatkan komunikasi dan promosi, agar masyarakat semakin memahami manfaat dan keunggulan program tersebut.

Lebih lanjut, di Jabar terdapat 5.970 KDKMP dengan target survei sebanyak 147 KDMP. Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP. Hasil pemantauan menunjukkan beberapa KDKMP telah selesai dibangun.

Adapun untuk SPPG, di Jabar mencapai 6.794 unit dengan target survei sebanyak 199 SPPG. Hingga saat ini, realisasi survei telah mencapai 275 SPPG.

Kapasitas SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi, dengan penerima manfaat meliputi siswa dari PAUD sampai dengan SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Secara umum, kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jabar dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.

Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5.

Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG, sekaligus membandingkan kinerja SPPG antardaerah secara nasional.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya