Komisi X setujui usulan tambahan pagu indikatif BPS Rp4,28 triliun

3 jam yang lalu 2

Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif BPS RI pada RAPBN tahun anggaran 2027 sebesar Rp4.278.698.032.000 (Rp4,28 triliun)

Jakarta (ANTARA) - Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp4,28 triliun.

“Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif BPS RI pada RAPBN tahun anggaran 2027 sebesar Rp4.278.698.032.000,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin.

Secara rinci, tambahan pagu tersebut digunakan untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp3,58 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp690,67 miliar.

Selain itu, Komisi X DPR turut menyetujui pagu indikatif BPS sebesar Rp4,32 triliun dengan rincian Rp808,77 miliar untuk PPIS dan Rp3,51 triliun untuk Program Dukungan Manajemen.

Karena itu, secara total BPS mengajukan usulan pagu indikatif pada RAPBN TA 2027 sebesar Rp8,6 triliun.

Beberapa pandangan yang diberikan Komisi X DPR terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan BPS mencakup anggaran pagu indikatif BPS dinilai belum memadai untuk pemenuhan program-program penyelenggaraan statistik.

Selanjutnya, BPS disebut perlu menyusun skema perencanaan anggaran dengan mengintegrasikan beberapa kegiatan survei apabila usulan tambahan tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan.

Terakhir, BPS diminta untuk memastikan program dan kegiatan tak tumpang tindih dengan kementerian/lembaga lain.

Komisi XI DPR juga menekankan BPS agar pengajuan tambahan dan pengalokasian anggaran disusun sesuai prioritas belanja wajib, serta harus merujuk dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, serta ketentuan peraturan perundangan lain yang terkait.

Sebagai tanggapan, Kepala BPS mengapresiasi seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR dalam pertemuan itu.

Dia menyampaikan bahwa kebutuhan tambahan anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan penting tahun 2027 agar dapat memenuhi berbagai survei rutin untuk mendukung prioritas Presiden RI Prabowo Subianto guna menghasilkan indikator utama pembangunan

“Tentunya dengan usulan ini kami berharap bisa mendapatkan tambahan sehingga kami bisa menyelenggarakan kegiatan statistik yang memang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ungkap Amalia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya