Kota Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menekankan pentingnya sinergitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.
Sebab, anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu segera diikuti dengan percepatan pelaksanaan kegiatan oleh kementerian arah lembaga maupun pemerintah daerah.
"Sinergi tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga percepatan proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan tagihan. Uang negara ready, silakan eksekusi kegiatan dan ajukan tagihan pada kami, nanti ekonomi akan bergerak," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Mohamad Irfan Surya Wardhana di Kota Bengkulu, Rabu.
Untuk itu, diperlukan forum konsultasi publik (DKP) sebagai sarana untuk menjelaskan peran Kanwil DJPb Bengkulu dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk perannya sebagai treasurer, regional economist, dan financial advisor yang turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Irfan menerangkan, dengan adanya FKP tersebut komunikasi dengan para pemangku kepentingan semakin terbuka sehingga kualitas layanan meningkat.
Serta, pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
Di sisi lain, kegiatan FKP dilakukan sebagai ruang untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan terkait layanan yang telah diberikan.
Irfan menerangkan, FKP ditargetkan menghasilkan masukan konkret untuk memperbaiki layanan, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu dibenahi.
"FKP ini targetnya adalah kita mendapatkan masukan bagaimana layanan yang sudah kita berikan kepada stakeholder, yang sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan dan mungkin jika ada yang kurang, tentunya kita masih butuhkan masukan dari para mitra kerja kami," terang Irfan.
Lanjut dia, dengan keterlibatan berbagai unsur, termasuk media seperti LKBN ANTARA, LPP RRI, dan TVRI memiliki peran dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat.
Baca juga: Kemenkeu: Alokasi KUR di Bengkulu tahun 2026 capai Rp3,83 triliun
Baca juga: Penyaluran dana alokasi umum di Bengkulu capai Rp2,32 triliun
Baca juga: Kemenkeu sebut pemanfaatan DBH di Bengkulu capai Rp386,52 miliar
Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.








English (US) ·
Indonesian (ID) ·