Kemendagri dorong insentif fiskal percepat penataan kawasan kumuh

49 menit yang lalu 4

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong pemerintah daerah menggunakan instrumen insentif fiskal untuk mempercepat penataan kawasan kumuh sekaligus pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Bagi daerah-daerah yang agak maju untuk penanganan kawasan kumuh ataupun pembangunan rumahnya, kita memberikan apresiasi-apresiasi, bagi daerah-daerah yang fokus pada penataan kawasan menjadi lebih bersih, menjadi lebih asri. Jadi, ada insentif fiskal dari Kemendagri yang dibagikan per region," kata Bima dalam acara forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Jakarta, Senin.

Bima mengatakan insentif fiskal diperlukan untuk mendorong pemerintah daerah memperkuat komitmen dalam penataan kawasan dan pembangunan rumah.

Menurut dia, pemerintah juga telah mendorong berbagai bentuk keringanan untuk MBR, termasuk penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu akselerator program 3 Juta Rumah karena mengurangi beban biaya yang harus ditanggung masyarakat dalam memperoleh atau membangun hunian.

Bima menilai penanganan kawasan kumuh tidak cukup dilakukan melalui pembangunan atau perbaikan rumah, tetapi membutuhkan intervensi terhadap berbagai infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan.

Dia menjelaskan persoalan kawasan kumuh juga berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dasar seperti air minum, drainase, air limbah, persampahan hingga proteksi kebakaran.

Selain itu, terdapat persoalan degradasi kualitas lingkungan serta kelemahan tata kelola pemerintah daerah dalam mengidentifikasi lokasi, menetapkan wilayah prioritas dan menyusun perencanaan intervensi.

Untuk itu, Kemendagri memberikan dukungan melalui pemberian apresiasi kepada daerah yang dinilai mampu mempercepat penataan kawasan serta pembangunan rumah.

Dia mencontohkan Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang mendapatkan apresiasi atas kinerja penataan kawasan dan pembangunan rumah.

Menurutnya, skema penghargaan tersebut diharapkan mendorong pemerintah daerah lain untuk memperkuat komitmen dalam menangani kawasan kumuh.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengintegrasikan program yang melibatkan berbagai perangkat daerah.

Penanganan kawasan kumuh, misalnya, tidak hanya menjadi tugas dinas perumahan dan permukiman, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dinas kebersihan, lingkungan hidup, persampahan dan instansi terkait lainnya.

"Kami melihat bahwa penting untuk menyelaraskan antara perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk memastikan penanganan kawasan kumuh ini terakselerasi," katanya.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program lintas dinas agar penataan kawasan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Kemendagri juga mendorong agar program penataan kawasan kumuh masuk dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pemerintah pusat dapat memonitor apakah pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah mengintegrasikan program penanganan kawasan kumuh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Bima mengatakan tantangan akselerasi pemukiman kumuh juga dihadapi masalah identifikasi yang kurang ketepatan sasaran.

Untuk itu, Kemendagri mendorong sinkronisasi data kependudukan melalui Dukcapil dengan data sosial ekonomi lainnya agar bantuan untuk penataan maupun perbaikan rumah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Kemendagri juga membentuk Satgas Program Bersih Nasional serta mendorong Gerakan Indonesia Asri untuk memperkuat penataan lingkungan.

Pemerintah daerah diminta membangun kolaborasi dengan aparatur sipil negara, instansi vertikal, dunia usaha dan masyarakat untuk memastikan penataan kawasan berjalan secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan penataan kawasan kumuh tidak hanya terletak pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah membangun kebijakan dan penganggaran yang memastikan program berjalan secara berkelanjutan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya