Kartel Narkoba Gunakan Drone Tempur, Keahlian Perang Ukraina Jadi Sorotan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perang Rusia dan Ukraina memunculkan kekhawatiran baru dalam dunia keamanan internasional setelah sejumlah kelompok kriminal Amerika Latin diduga memanfaatkan konflik tersebut untuk mempelajari teknologi dan taktik penggunaan drone tempur.

Ancaman ini mendapat perhatian semakin besar karena kemampuan pesawat nirawak yang dikembangkan di medan perang dikhawatirkan berpindah ke tangan kartel narkoba dan digunakan untuk menyerang aparat keamanan maupun kelompok kriminal pesaing.

Kekhawatiran itu kembali mengemuka setelah Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) pada Selasa (20/10/2026) menuding anggota kartel narkoba Meksiko telah mendapatkan pelatihan penggunaan drone di Ukraina. Namun, di tengah tudingan yang belum terverifikasi tersebut, sejumlah laporan investigasi dan data keamanan memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi drone bersenjata oleh kelompok kriminal di Amerika Latin memang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

SVR mengklaim sedikitnya 80 orang yang memiliki hubungan dengan kartel narkoba Meksiko telah mengikuti pelatihan perakitan dan pengoperasian drone dalam lingkungan angkatan bersenjata Ukraina. Badan intelijen Rusia itu juga menuding pembayaran pelatihan dilakukan menggunakan uang hasil perdagangan narkotika di Amerika Serikat yang kemudian disalurkan kepada sejumlah pejabat dekat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Menurut laporan Anadolu Agency pada 20 Oktober 2026, SVR turut mengklaim bahwa aparat penegak hukum Amerika Serikat sedang menyelidiki dugaan hubungan antara organisasi kriminal Meksiko dan sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan Ukraina. Namun, SVR tidak memublikasikan dokumen investigasi, identitas peserta pelatihan, ataupun bukti transaksi keuangan yang memungkinkan tudingannya diverifikasi secara independen.

Hingga 22 Oktober 2026, belum ditemukan pengumuman terbuka dari otoritas Amerika Serikat yang membenarkan klaim spesifik mengenai 80 anggota kartel tersebut maupun dugaan keterlibatan pejabat dekat Zelenskyy. Karena itu, tudingan SVR harus dibedakan dari temuan lain mengenai upaya organisasi kriminal memperoleh keterampilan tempur di Ukraina yang telah diberitakan berdasarkan wawancara dengan pejabat keamanan dan sumber investigasi.

Intelijen AS Soroti Perekrutan Veteran Perang Ukraina

Kekhawatiran mengenai perpindahan keterampilan perang drone sebenarnya telah muncul sebelum tudingan terbaru Rusia. The Washington Post pada 22 September 2026 menerbitkan laporan investigasi yang mengungkap penilaian aparat keamanan Amerika Serikat tentang semakin berkembangnya kemampuan drone di kalangan kartel narkoba Amerika Latin.

Laporan yang ditulis Alex Horton, Samantha Schmidt, dan Warren P. Strobel itu didasarkan pada wawancara dengan lima pejabat Amerika Serikat dan seorang pejabat Meksiko yang memahami persoalan tersebut. Para pejabat itu berbicara tanpa disebutkan namanya karena sensitivitas informasi intelijen dan operasi pemberantasan narkotika.

Menurut laporan tersebut, kartel narkoba Meksiko semakin aktif menggunakan insentif keuangan maupun tekanan untuk merekrut orang-orang yang pernah memperoleh pengalaman tempur dalam perang Rusia-Ukraina. Perekrutan terutama menyasar warga Kolombia yang kembali dari medan perang, sementara sejumlah organisasi kriminal juga dilaporkan berusaha mengirim orang yang berafiliasi dengan mereka ke Ukraina.

Pengalaman yang dicari bukan sekadar keterampilan menerbangkan drone komersial, melainkan pengetahuan tentang penggunaan perangkat tersebut dalam kondisi pertempuran. Kartel juga dilaporkan mempelajari cara menghadapi sistem pengacau sinyal serta berusaha mendapatkan drone yang memiliki kemampuan terbang dan daya angkut lebih besar.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasi kepada The Washington Post bahwa pihaknya bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan mitra Ukraina untuk mengurangi risiko perpindahan keterampilan tempur kepada pihak yang dapat menyalahgunakannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap penyebaran pengetahuan perang drone telah menjadi perhatian resmi pemerintah Amerika Serikat, meskipun tidak membuktikan tuduhan mengenai keterlibatan pejabat Ukraina dalam kerja sama dengan kartel.

Dugaan Penyusupan ke Legiun Internasional

Indikasi upaya kelompok kriminal memperoleh pengalaman tempur di Ukraina telah diberitakan sejak 2025. Media investigasi Prancis Intelligence Online pada 29 Juli 2025 melaporkan dugaan penyusupan individu yang memiliki keterkaitan dengan organisasi kriminal Amerika Latin ke dalam satuan sukarelawan asing yang bertempur di pihak Ukraina.

Sehari kemudian, Defense News mengulas laporan tersebut dan menyebut adanya penyelidikan kontraintelijen Ukraina mengenai individu yang diduga bergabung dengan Legiun Internasional untuk mempelajari pengoperasian drone first-person view (FPV). Menurut pemberitaan itu, penyelidikan dilakukan setelah intelijen Meksiko memperingatkan adanya kemungkinan sukarelawan yang bermaksud memperoleh keterampilan drone untuk kemudian digunakan dalam kegiatan kriminal di negara asal.

Drone FPV merupakan pesawat nirawak yang memungkinkan operator melihat keadaan di depan perangkat melalui kamera secara langsung. Teknologi tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam perang Rusia-Ukraina karena dapat digunakan untuk pengintaian maupun serangan terhadap sasaran militer.

Dugaan serupa kembali muncul dalam investigasi Financial Times yang diterbitkan pada 6 Agustus 2026 dengan judul *Colombian Narcos Head to Ukraine for Drone Expertise*. Laporan tersebut menyoroti upaya individu yang mempunyai hubungan dengan jaringan kriminal Kolombia untuk memperoleh pengalaman perang drone di Ukraina dan kemungkinan memanfaatkan kemampuan itu setelah kembali ke Amerika Latin.

Meski demikian, keberadaan sukarelawan asing dari Meksiko atau Kolombia di Ukraina tidak dapat secara otomatis diartikan sebagai keterlibatan mereka dalam kartel narkoba. Demikian pula, dugaan penyusupan individu berafiliasi dengan organisasi kriminal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemerintah Ukraina mengetahui atau menyetujui tujuan kriminal orang-orang tersebut.