Jangan Jadi Penguasa yang Tak Mau Mendengar Rakyat

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Demikian amanat Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menempatkan hak warga negara sebagai sesuatu yang wajib dihormati dan dilindungi. Pemerintah tidak boleh abai terhadap hak-hak tersebut. Kekuasaan justru hadir untuk memastikan setiap warga memperoleh perlindungan, pelayanan, dan keadilan.

Amanat itu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Negara berkewajiban memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat. Artinya, pemerintah bukan sekadar pemegang kekuasaan. Ia adalah pemikul amanah publik yang harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan.

Kekuasaan bukan cek kosong untuk memerintah sesuka hati. Di balik jabatan, ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Di balik setiap kebijakan, ada kehidupan masyarakat yang dipertaruhkan. Karena itu, ketika pemerintah memilih diam di tengah kesulitan rakyat, ada sesuatu yang keliru dalam cara kekuasaan dijalankan.

Pemerintah yang menjauh dari persoalan masyarakat lambat laun akan kehilangan kepercayaan publik. Sebab, kekuasaan pada hakikatnya bukan untuk melayani kepentingan penguasa, melainkan mengurus kepentingan orang banyak. Rakyat membutuhkan pemerintah yang mau mendengar, bukan penguasa yang hanya ingin didengar. Mereka membutuhkan pemimpin yang hadir, bukan pejabat yang sulit ditemui.

Dalam perspektif Islam, sikap pemimpin yang menutup diri dari persoalan rakyat dikenal dengan istilah ihtijab. Istilah ini menggambarkan perilaku penguasa yang membangun jarak, menghindari perjumpaan, dan tidak membuka diri terhadap keluhan masyarakat.

Islam tidak membenarkan sikap demikian. Rasulullah saw. bahkan memberikan peringatan keras kepada para pemimpin yang menutup pintu bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda bahwa siapa pun yang diberi tanggung jawab mengurus urusan kaum Muslim, tetapi menutup diri dari kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan menutup diri dari kebutuhannya. 

مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَالٍ يَغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ

Artinya, “Tidaklah seorang pemimpin atau penguasa yang menutup pintunya bagi orang yang membutuhkan, orang yang berkekurangan, dan orang miskin, melainkan Allah akan menutup pintu-pintu langit dari keterdesakan, kebutuhan, dan kemiskinannya.” (HR. Imam Ahmad)

Apa yang disampaikan Nabi mengenai penguasa yang menutup pintunya bukan berarti eksplisit tertuju pada tindakan pemerintah menutup gerbang istana. Sikap seperti tidak turun langsung saat masyarakat sedang demo, memblokir konten-konten kritis di media sosial dan pembatasan akses masyarakat termasuk dalam kategori ini.

Artinya, bentuk menutup diri pemerintah di era modern hadir lewat kebijakan-kebijakan yang membungkam akses dan aspirasi publik. Keengganan menerima masukan, lambatnya respons atas keresahan warga, hingga pengabaian terhadap keluhan-keluhan di ruang terbuka digital sejatinya adalah bentuk nyata dari sikap menutup pintu tersebut. 

Dalam satu riwayat,  terdapat kutipan hadits serupa yang menjelaskan larangan pemerintah menutup diri dari keinginan masyarakat. Hadits ini diriwayatkan oleh Abi Dawud, berikut redaksinya:

حدَثني ابنُ أبي مريمَ، أن القاسمَ بن مُخَيمِرةَ أخبره، أن أبا مريمَ الأزديَّ أخبره، قال: دخلتُ على معاويةَ فقال: ما أنعمَنَا بك يا فلانٍ، وهي كلمةٌ تقولُها العربُ، فقلتُ: حديثًا سمعتُه أُخبِرك به، سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: «مَن وَلاَّهُ الله شيئًا من أمرِ المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتِهم وفَقْرِهم احتجبَ اللهُ عنه دونَ حاجته وخَلَّتِه وفقرِه» قال: فجعل رجلًا على حوائج الناسِ.

Ibnu Abi Maryam telah menceritakan kepadaku, bahwa Al-Qasim bin Mukhaimirah mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Maryam Al-Azdiy mengabarkan kepadanya, dia berkata, Aku menemui Mu'awiyah, lalu dia berkata, Apa yang membuat kedatanganmu membahagiakan kami wahai Fulan? dan itu adalah ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Maka aku menjawab, "Ada sebuah hadits yang pernah aku dengar, yang ingin aku sampaikan kepadamu. 

Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa diserahi oleh Allah suatu urusan dari urusan kaum muslimin, lalu ia menutup diri dari kebutuhan mereka, kepentingan mendesak mereka, dan kemiskinan mereka, niscaya Allah akan menutup diri darinya dari kebutuhan, kepentingan mendesak, dan kemiskinannya.' Abu Maryam berkata: Maka setelah itu Muawiyah mengangkat seorang petugas khusus untuk mengurus kebutuhan orang-orang (rakyat)." (HR. Abu Daud)

Berdasarkan hadits ini, seorang sahabat bernama Abi Maryam menemui Muawiyah yang pada saat itu menjadi khalifah umat Islam. Ketika sudah berhadapan langsung dengannya, Abi Maryam menyampaikan hadits yang berkaitan dengan ancaman Allah bagi seorang pemimpin yang menutup diri dari kebutuhan-kebutuhan umat. Sontak, sang khalifah menunjuk seorang delegasi yang secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Seluruh tekanan yang disampaikan nabi merujuk pada pemenuhan kemaslahatan masyarakat. Amanah umat merupakan amanat Allah juga. Pemimpin yang melakukan penutupan akses publik terhadap masyarakat, sama saja mengkhianati amanat yang Allah titipkan kepada mereka

Selain mampu mendengarkan langsung keluhan dan desakan rakyat, upaya membuka diri pemerintah secara bersamaan mampu mencegah tindakan kriminal yang akan terjadi kedepannya.

Hal ini digambarkan oleh seorang ulama tata negara bernama Abu Ali Al-Hasan atau lebih dikenal dengan Nizamul Mulk. Tuturnya, penguasa perlu meluangkan dua hari selama sepekan untuk duduk langsung bersama masyarakat.

لَا بُد للْملك من الْجُلُوس للمظالم يَوْمَيْنِ فِي الْأُسْبُوع لاستلال الْعدْل من الظَّالِمين وأنصاف الرّعية وَالِاسْتِمَاع إِلَى مطالبها والبت فِي أهم الشكاوى الَّتِي تعرض عَلَيْهِ وإصدار حكمه فِيهَا فَمَا إِن يشيع فِي المملكة بِأَن الْملك يَسْتَدْعِي إِلَيْهِ المتظلمين وطلاب الْعدْل يَوْمَيْنِ أسبوعيا ليستمع إِلَى مطالبهم وتظلماتهم حَتَّى يخَاف الظَّالِمُونَ فيكفوا أَيْديهم عَن النَّاس وَلَا يَجْرُؤ أحد على الظُّلم والتمادي خشيَة الْعقَاب

Artinya, “Seorang raja harus meluangkan waktu dua hari dalam sepekan untuk duduk mengadili perkara-perkara kezaliman (al-mazhalim). Hal ini dilakukan guna menegakkan keadilan dari orang-orang zalim, memperlakukan rakyat secara adil, mendengarkan tuntutan mereka, serta memutuskan perkara-perkara pengaduan paling mendesak yang diadukan kepadanya dan menetapkan putusan hukum atasnya.

Maka, begitu tersebar kabar di seantero negeri bahwa sang raja memanggil orang-orang yang terzalimi dan para pencari keadilan dua hari dalam sepekan untuk mendengar langsung tuntutan dan pengaduan mereka, para pelaku kezaliman akan merasa takut. Mereka pun akan menahan tangan mereka dari menzalimi manusia, dan tidak akan ada lagi yang berani berbuat zalim serta melampaui batas karena takut akan hukuman.” (Nizamul Mulk, Sirul Muluk, [Qatar: Dar Ats-Tsaqafah, 1987], halaman 50).

Walaupun program yang ditawarkan penulis bercorak primal dan kuno, tapi efektif untuk menjaring masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal yang masif. Sebab penguasa benar-benar terjun langsung dan melihat kondisi nyata masyarakat.

Di era modern saat ini, tentu menerapkan program sebagaimana penguasa dulu dengan menggelar forum bersama masyarakat akan mengganggu mobilitas pada masyarakat. Pemerintah dapat memodifikasinya dengan keterbukaan akses aduan digital ke berbagai bidang persoalan yang dialami masyarakat misalnya. Apabila daerah tertentu yang minim akan akses digital, barulah pemerintah bisa melangsungkan forum aduan masyarakat secara intens

Urgensi keterbukaan penguasa terhadap masyarakat tidak hanya didasarkan pada proses pelayanan pemerintah. Ketika pemerintah acuh, menutup diri, atau bahkan membatasi akses, yang terjadi justru negara menjadi tidak stabil secara sosial politik.

Imam Auza’i menjelaskan secara runtut betapa bahayanya pemerintah yang menutup telinga terhadap masyarakat. Konsekuensinya adalah runtuhnya sebuah peradaban bangsa. Dan rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan.

 إذا احتجب السلطان فكأنه قد مات، لأن الحجب موت حكمي فتعبث بطانته بأرواح الخلائق وحريمهم وأموالهم، لأن الظالم قد أمن أن لا يصل المظلوم إلى السلطان. ومعظم ما رأينا في أعمارنا وسمعنا من دخول المفاسد على الملوك في حجبهم عن مباشرة الأمور، ولا تزال الرعية ذا سلطان واحد ما وصلوا إلى سلطانهم، فإذا احتجب فهناك سلاطين كثيرة. 

Artinya, “Ketika seorang penguasa menutup diri dari rakyatnya, ia seolah-olah telah mati, karena menutup diri adalah kematian secara hukum. Akibatnya, orang-orang dekatnya (orang dalam/menteri-menterinya) akan bertindak semena-mena terhadap nyawa, kehormatan, dan harta benda makhluk (rakyat). Hal ini terjadi karena orang yang zalim merasa aman bahwa orang yang dizalimi tidak akan bisa sampai (mengadu) kepada penguasa." 

Sebagian besar kerusakan yang kami saksikan sepanjang hidup kami dan kami dengar menimpa para raja adalah akibat mereka menutup diri dari menangani urusan (rakyat) secara langsung. Rakyat akan selalu merasa memiliki satu penguasa selama mereka dapat menjangkau penguasa mereka. Namun, jika penguasa itu menutup diri, maka pada saat itulah akan muncul banyak penguasa (baru yang semena-mena)."  (Abu bakar At-Thurtusi, Sirajul Muluk, [Mesir: Awailil Mathbu’ah, 1876], halaman 57).

Sepintas, pemerintah yang tutup telinga hanya memunculkan masalah satu arah dengan masyarakat. Nyatanya, sebagaimana yang disampaikan Imam Auza’i, sikap ini menunjukan legitimasi hukum yang sudah mati atau tidak berfungsi sebagaimana adanya. Persoalan ini semakin runyam, karena kolega atau mitra penguasa justru bertindak semena-mena terhadap rakyat. 

Tidak ada lagi payung hukum yang membatasi mereka dalam melakukan apapun. Sejaran pun menunjukkan, sikap menutup diri pemerintah berdampak pada munculnya kekuasaan tandingan. Semakin banyak kuasa tandingan, justru semakin banyak pula darah yang ditumpahkan pada akhirnya. Lambat laun peradaban bangsa akan runtuh seiring berjalannya waktu. Hal ini merupakan musibah yang besar bagi bangsa-bangsa.

Oleh karena itu, tindakan membatasi akses yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat wajib untuk dihindari. Nabi Muhammad sendiri sudah memberi ancaman bagi siapa saja pemimpin yang melakukan tindakan demikian. Bahkan, pemerintah yang menutup telinga berdampak pada runtuhnya peradaban bangsa dan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan. Wallahu a’lam

-----
Shofi Mustajibullah, Alumni Az-Zahirul Falah Ploso Kediri