Penyalahgunaan Kekuasaan: Dosa, Kezaliman, dan Pengkhianatan Amanat

Kekuasaan sering kali membuat seseorang lupa diri. Jabatan yang semula merupakan amanah perlahan berubah menjadi alat untuk memaksakan kehendak. Kewenangan yang diberikan untuk melayani publik justru digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, bahkan keluarga. Di sinilah penyalahgunaan kekuasaan bermula.

Islam sejak awal telah mengingatkan bahwa kekuasaan bukan hak istimewa untuk bertindak sesuka hati. Ia adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya.

Imam al-Haramain al-Juwaini dalam Ghiyatsul Umam mengingatkan bahwa pemerintahan dibentuk untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia. Keadilan menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, jabatan tidak boleh dijadikan alat untuk bertindak sewenang-wenang. Pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya sesungguhnya telah mengingkari tujuan pemerintahan itu sendiri.

Simak penjelasan Imamul Haramain berikut:

الْإِمَامَةُ رِيَاسَةٌ تَامَّةٌ، وَزَعَامَةٌ عَامَّةٌ، تَتَعَلَّقُ بِالْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، فِي مُهِمَّاتِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. مُهِمَّتُهَا حِفْظُ الْحَوْزَةِ، وَرِعَايَةُ الرَّعِيَّةِ، وَإِقَامَةُ الدَّعْوَةِ بِالْحُجَّةِ وَالسَّيْفِ، وَكَفُّ الْخَيْفِ وَالْحَيْفِ، وَالِانْتِصَافُ لِلْمَظْلُومِينَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَاسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ مِنَ الْمُمْتَنِعِينَ، وَإِيفَاؤُهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ

Artinya: “Pemerintahan merupakan kepemimpinan yang sempurna dan menyeluruh. Ia berhubungan langsung dengan kepentingan khusus dan umum dalam urusan agama dan dunia. Paling utamanya ialah menjaga pertahanan, menjaga rakyat, menegakkan dakwah dengan hujjah dan senjata, menghilangkan rasa takut dan ketidakadilan, adil terhadap korban atas pelaku, mengambil hak dari yang memberontak serta memberikan hak terhadap orang yang berhak.” (Imamul Haramain, Giyatsul Umam fit Tiyatsid Dzulm, [Maktabah Imamul Haramain, 1401 H], hal 22).

Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Pengkhianatan Terhadap Amanat

Tujuan diangkatnya pejabat pemerintah secara umum ialah mendatangkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan. Dua hal tersebut merupakan dasar utama yang seharusnya menjadi acuan bagi pejabat dalam pemerintahannya.

Sebagaimana Izzudin bin Abdissalam berkata:

وَإِنَّمَا ‌تُنَصَّبُ ‌الْوُلَاةُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ عَامَّةٍ أَوْ خَاصَّةٍ لِلْقِيَامِ بِجَلْبِ مَصَالِحِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِمْ، وَبِدَرْءِ الْمَفَاسِدِ عَنْهُ

Artinya: “Alasan diangkatnya pejabat pemerintahan pada suatu wilayah baik wilayah yang bersifat umum maupun khusus ialah untuk membuat kebijakan yang menarik kemaslahatan dan mencegah bahaya bagi rakyatnya”. (Izzuddin bin Abdussalam, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, [Kairo, Maktabah Al-Kulliyatul Azhariyah, 1991], juz I, hal 74).

Jabatan publik bukan tiket untuk bertindak sesuka hati. Apalagi menjadikannya alat untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau kelompok. Ketika seorang pejabat menyalahgunakan wewenangnya, ia bukan hanya melanggar aturan pemerintahan. Ia juga mengkhianati amanat rakyat.

Dalam Islam, kekuasaan bukan hak milik pribadi. Ia adalah amanat yang harus dijalankan untuk menghadirkan kemaslahatan. Karena itu, setiap kewenangan memiliki batas. Tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Tidak boleh pula diputarbalikkan untuk kepentingan di luar tujuan pemberiannya

Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”. (Qs. Al-Anfal: 27).

Surat Al-Anfal ayat 27 di atas menjelaskan pentingnya menjalankan amanat dengan baik. Pada ayat di atas, Allah swt memerintahkan kepada orang-orang beriman agar tidak mengkhianati Allah, rasul-Nya dan amanat yang diembankan.

Adapun yang dimaksud amanat pada ayat di atas mencakup seluruh amanat yang diembankan kepada manusia. Termasuk di dalamnya ialah amanat jabatan.

Simak penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami li Ahkamil Qur’an, terkait maksud amanat pada ayat di atas berikut:

وَالْأَمَانَاتُ: الْأَعْمَالُ الَّتِي ائْتَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعِبَادَ. وَسُمِّيَتْ أَمَانَةٌ لِأَنَّهَا يُؤْمَنُ مَعَهَا مِنْ مَنْعِ الحق
 

Artinya: “Amanat merupakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah percayakan kepada hamba-hamba-Nya untuk dikerjakan. Dinamakan amanat sebab dengan amanat, terdapat rasa aman dan percaya dari hak yang tidak tersalurkan.” (Imam Al-Qurtubi, Al-Jami li Ahkamil Qur’an, [Kairo, Darul Kutub Al-Misriyah, 1964 M], juz 7, hal 395).

Penjelasan ini relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Seorang pejabat menerima kewenangan bukan untuk menikmati keistimewaan jabatan. Ia diberi kepercayaan agar hak masyarakat terlindungi dan kepentingan publik terlayani. Ketika kewenangan digunakan untuk kepentingan pribadi, amanat itu telah dikhianati.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Qs. An-Nisa: 58).

Ada dua pesan penting dalam ayat tersebut. Menunaikan amanat dan menegakkan keadilan. Keduanya merupakan fondasi kepemimpinan. Pejabat yang tidak amanah akan mudah menyalahgunakan kewenangan. Pejabat yang tidak adil akan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menguntungkan sebagian orang dan merugikan yang lain.

Larangan Menyalahgunakan Wewenang Perspektif UU Administrasi Pemerintahan

Prinsip tersebut ternyata sejalan dengan hukum positif Indonesia. Negara juga tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada pejabat pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas melarang penyalahgunaan wewenang.

Dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa pejabat pemerintahan dilarang keras untuk menyalahgunakan wewenang yang dimiliki sebagai pejabat. Berikut bunyi pasalnya:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan dan/atau Wewenang; c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Lebih spesifik lagi, larangan bertindak sewenang-wenang bagi pejabat pemerintahan dijelaskan pada pasal 18 ayat 3 setelahnya. Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa pejabat pemerintahan dapat dikategorikan sewenang-wenang apabila tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan atau menyalahi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berikut bunyi pasalnya:

“Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Kesimpulannya, menyalahgunakan wewenang kekuasaan sangat dilarang baik dalam Islam maupun negara. Sebab penyalahgunaan wewenang kekuasaan menyelisihi amanat rakyat, amanat jabatan serta amanat dari Allah swt.

---------------
Alwi Jamalulel Ubab, Kontributor NU Online Tinggal di Jawa Barat