Jabar tunggu evaluasi Kemendagri untuk pinjaman daerah Rp3,4 triliun

1 minggu yang lalu 7

Kita tunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Paripurna sudah dilaksanakan, Raperda tentang APBD Perubahan beserta lampirannya sudah kita kirimkan ke Kemendagri

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengambil keputusan terkait rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2026 beserta seluruh dokumen lampirannya termasuk rencana pinjaman daerah tersebut, telah diserahkan kepada Kemendagri pasca-disetujui dalam rapat paripurna DPRD Jabar.

"Kita tunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Paripurna sudah dilaksanakan, Raperda tentang APBD Perubahan beserta lampirannya sudah kita kirimkan ke Kemendagri," kata Herman di Bandung, Senin.

Untuk mengawal perkembangan evaluasi Kemendagri tersebut, Pemprov Jabar telah menginstruksikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk terus berkoordinasi intensif dengan pihak Kemendagri agar prosesnya berjalan lancar.

Herman menyebutkan bahwa hasil evaluasi diharapkan terbit dalam waktu singkat untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif di Jabar.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar sebelum masuk ke tahap penetapan akhir sesuai prosedur yang berlaku.

"Mudah-mudahan prosesnya cepat selesai. Baru kami sampaikan seperti apa tindak lanjutnya. Pokoknya kami siap dengan semua kemungkinan. Dari sisi eksekutif, Pak Gubernur, kami di TAPD menyiapkan semua kemungkinan yang terbaik untuk Jawa Barat," ujarnya.

Di tengah proses evaluasi untuk pinjaman tersebut, Herman menegaskan bahwa postur keuangan Pemprov Jabar dalam kondisi stabil dengan tingkat likuiditas yang terjaga aman.

Faktor inilah yang menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah untuk bersikap terukur serta menahan keputusan pinjaman sebelum skenario fiskal final disetujui.

"Kalau sekarang kondisi fiskalnya aman, likuiditas terjaga. Makanya kita hold sampai dengan memastikan fiskal tetap bisa kita jaga, sambil menunggu evaluasi," ucap Herman.

Ia menambahkan, APBD Jawa Barat tetap dikelola secara akuntabel, terkendali, dan terukur.

Menurut dia, indikator utama kualitas tata kelola keuangan daerah bukan sekadar ditentukan oleh ada atau tidaknya opsi pinjaman, melainkan sejauh mana APBD dikelola secara sehat dan memberikan dampak kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya