Iran Kaji Proposal AS, Selat Hormuz Jadi Syarat Perundingan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Iran menyatakan sedang mengkaji proposal Amerika Serikat untuk membuka kembali perundingan di tengah ketegangan militer yang belum mereda di Timur Tengah. Teheran menegaskan bahwa setiap perundingan dengan Washington harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Iran, terutama menyangkut keamanan Selat Hormuz dan penghentian tindakan militer yang dinilai mengancam kedaulatannya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan komunikasi antara kedua negara masih berlangsung melalui perantara Pakistan dan Qatar. Namun, pertukaran pesan diplomatik tersebut belum menghasilkan kesepakatan mengenai pembukaan kembali jalur pelayaran strategis maupun penyelesaian konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari lalu.

"Pertukaran pesan antara Iran dan Amerika Serikat melalui para mediator terus berlangsung," kata Baqaei dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Senin (12/10/2026), sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency.

"Kami sedang mengkaji proposal Amerika untuk perundingan. Prasyarat Iran harus dipenuhi dalam setiap perundingan," tambahnya.

Reuters pada Senin (12/10/2026) melaporkan bahwa pemerintah Iran masih mengevaluasi tanggapan Washington terhadap proposal Teheran mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz. Baqaei menegaskan Iran akan menyampaikan jawaban melalui negara-negara mediator setelah proses evaluasi tersebut selesai.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa jalur diplomatik belum sepenuhnya tertutup meskipun kedua negara masih berbeda pendapat mengenai agenda dan persyaratan perundingan. Iran menginginkan pembahasan awal difokuskan pada pembukaan Selat Hormuz dan pemulihan keamanan pelayaran, sedangkan Washington mendesak agar persoalan program nuklir Iran dibicarakan sejak awal.

Perbedaan prioritas tersebut menjadi salah satu hambatan utama bagi tercapainya kesepakatan baru. Selama kedua negara belum menemukan titik temu, pembukaan kembali jalur pelayaran dan pemulihan hubungan diplomatik masih berada dalam ketidakpastian.

Tujuh Syarat Iran Belum Dipenuhi

Kebuntuan diplomatik terbaru tidak dapat dilepaskan dari proposal yang diajukan Iran pada September 2026. Dalam rangkaian pertemuan di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan rancangan penyelesaian konflik kepada Amerika Serikat melalui mediator Qatar.

Proposal tersebut menawarkan mekanisme bertahap yang memungkinkan Selat Hormuz dibuka kembali dalam waktu tujuh hari apabila sejumlah persyaratan disepakati. Rancangan itu juga dimaksudkan untuk menghidupkan kembali proses diplomatik yang sempat berjalan sebelum kesepakatan sementara kedua negara pada Juni mengalami kegagalan.

Financial Times pada akhir September melaporkan bahwa Iran menawarkan peta jalan tujuh hari untuk mengurangi ketegangan dan membuka kembali jalur pelayaran. Namun, pemerintahan Presiden Donald Trump menghendaki kesepakatan lebih luas yang tidak hanya menyangkut keamanan maritim, tetapi juga membatasi aktivitas nuklir Iran.

Pada Ahad (11/10/2026), Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran Mohsen Rezaei menyatakan tanggapan Amerika Serikat belum cukup memenuhi tujuh persyaratan yang diajukan Teheran. Menurutnya, Washington telah menerima sebagian tuntutan, tetapi masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Reuters melaporkan Rezaei menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali bagi Amerika Serikat selama persyaratan Iran belum dipenuhi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Teheran tetap mempertahankan penguasaan akses pelayaran sebagai salah satu unsur penting dalam posisi diplomatiknya.

Dalam wawancara sebelumnya dengan Al Jazeera, Rezaei mengungkapkan sejumlah tuntutan Iran, termasuk penghentian perang di seluruh front, pencairan aset Iran yang dibekukan, pengakhiran blokade laut Amerika Serikat, penghentian serangan terhadap wilayah Iran, serta tidak adanya campur tangan Washington dalam urusan domestik Teheran.

Namun, rincian lengkap ketujuh persyaratan tersebut belum dipublikasikan secara resmi. Karena itu, belum dapat dipastikan poin mana saja yang telah disetujui Washington dan bagian mana yang masih menjadi sumber perselisihan.

sumber : Antara