Industri Militer Israel Was-Was Terancam Diboikot Ikut Pameran Paris Air Show

PARIS -- Perusahaan pertahanan Israel termasuk pemain besar seperti Industri Penerbangan Israel (IAI), Rafael dan Elbit Systems, diketahui  berpartisipasi secara reguler di Paris Air Show setiap tahunnya. Namun untuk gelaran tahun depan, penyelenggara seperti dilaporkan Calcalist Tech, Jumat (30/10/2026), telah memberitahukan kepada perusahaan Israel bahwa tidak ada ruang eksibisi yang tersedia untuk paviliun mereka.

Notifikasi itu dilaporkan memicu kekhawatiran di kalangan kepemimpinan industri pertahanan Israel bahwa mereka kemungkinan akan ditendang dari pameran dirgantara prestisius tahunan itu. Dalam laman penyelenggara Paris Air Show, juga dinyatakan bahwa semua ruang pameran yang tersedia telah penuh disewa. Sekitar 2.400 perusahaan dari sekitar 50 negara disebut akan mengambil bagian dalam pameran.

Pejabat pertahanan Israel memandang penjelasan penyelenggara pameran secara skeptis, mencurigai bahwa pernyataan kurang tersedianya ruang pameran sebagai alasan untuk sebuah boikot politik terhadap perusahaan Israel oleh pemerintah Prancis. Mereka memandang perkembangan terbaru sebagai eskalasi lanjutan dari pembatasan yang diterapkan oleh panitia Euronaval, di mana Israel hanya boleh memamerkan sistem pertahanan.

Perselisihan menyusul insiden Paris Air Show 2025, saat paviliun-paviliun perusahaan Israel ditutupi oleh panel-panel kayu dan kain hitam. Penutupan paviliun Israel saat itu didasari oleh alasan panitia yang menilai Israel memamerkan senjata-senjata serang kontroversial.

Sejak pecahnya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023, pemerintah Prancis telah mengambil langkah yang memagari partisipasi perusahaan-perusahaan Israel di beberapa pameran senjata di Paris, termasuk di Paris Air Show dan pameran pertahanan Eurosatory. Perkembangan terbaru juga muncul seiring dengan kritis tajam dari Israel terhadap pemerintah Prancis dan Presiden Emmanuel Macron soal kampanye militer di Gaza.

Prancis, bersamaan dengan Inggris dan Kanada, juga menggalang upaya menerapkan sanksi ekonomi terhadap israel. Tiga negara itu mengumumkan rencana untuk membatasai perdagangan dengan pendudukan Israel sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas melibatkan 12 negara.