Borong 19 Kursi Knesset, Warga Arab Israel Kini Jadi Penentu Arah Pemerintahan

JAKARTA — Peta kekuasaan Israel mengalami perubahan signifikan setelah dua kelompok politik yang dipimpin tokoh Arab meraih 19 kursi dalam pemilu parlemen pada Selasa, 27 Oktober 2026. Perolehan bersejarah tersebut menempatkan Joint List dan Ra'am dalam posisi strategis ketika koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas, sementara kelompok oposisi juga belum memiliki dukungan cukup untuk membentuk pemerintahan.

Hasil penghitungan lengkap yang diumumkan Komite Pemilihan Umum Pusat Israel pada Jumat (30/10/2026) menunjukkan blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan kelompok oposisi utama yang dipimpin Gadi Eisenkot menguasai 48 kursi. Joint List dan Ra'am mendapatkan gabungan 19 kursi dari total 120 kursi Knesset, menciptakan perimbangan kekuatan baru yang dapat memengaruhi masa depan pemerintahan Israel.

Menurut laporan Reuters dan Associated Press, hasil pemilu tersebut menciptakan kebuntuan politik karena tidak ada satu pun blok utama yang menguasai mayoritas absolut sebanyak 61 kursi. Secara matematis, penggabungan 48 kursi oposisi dan 19 kursi dua partai yang dipimpin tokoh Arab menghasilkan 67 kursi, tetapi sejumlah pemimpin oposisi menolak kemungkinan kerja sama pemerintahan dengan kelompok politik Arab.

Situasi tersebut menghadirkan persoalan serius bagi Netanyahu maupun para pesaingnya. Koalisi petahana kehilangan mayoritas parlemen, sedangkan kelompok oposisi menghadapi perbedaan sikap mengenai kemungkinan melibatkan partai-partai yang mewakili kepentingan warga Arab dan warga Palestina berkewarganegaraan Israel.

Pencapaian tersebut juga menjadi perkembangan penting dalam sejarah keterwakilan politik masyarakat Arab di Israel. Kelompok yang mencakup sekitar 21 persen penduduk negara itu kini memiliki kekuatan elektoral yang lebih besar, meskipun peningkatan jumlah kursi belum menjamin keterlibatan langsung dalam pemerintahan.

Rekor Baru Kekuatan Politik Arab

Komite Pemilihan Umum Pusat Israel memastikan Joint List memperoleh 11 kursi, sedangkan Ra'am yang dipimpin Mansour Abbas mengamankan delapan kursi. Gabungan 19 kursi tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan dengan 10 kursi yang dikuasai kedua kelompok politik tersebut dalam parlemen sebelumnya.

Pencapaian itu juga melampaui rekor 15 kursi yang pernah diraih Joint List pada pemilu 2020, ketika Ra'am masih menjadi bagian dari aliansi tersebut. Dengan demikian, hasil pemilu Oktober 2026 mencatat jumlah kursi tertinggi bagi kelompok politik yang didominasi warga Arab dalam sejarah pemilihan parlemen Israel.

Joint List dipimpin Yousef Jabareen dan merupakan gabungan Hadash, Ta'al, serta Balad yang memiliki latar belakang ideologi berbeda. Aliansi tersebut mengusung agenda kesetaraan warga negara, perlindungan hak masyarakat Arab, serta perubahan kebijakan Israel terhadap Palestina.

Sementara itu, Ra'am yang dipimpin Mansour Abbas dikenal mengembangkan pendekatan politik lebih pragmatis terhadap kerja sama pemerintahan. Partai tersebut pernah bergabung dalam koalisi Naftali Bennett pada 2021, sebuah langkah yang membuka preseden baru keterlibatan partai Arab independen dalam pemerintahan Israel.

Meski demikian, jumlah 19 kursi tidak berarti seluruh anggota parlemen yang terpilih melalui kedua daftar tersebut beretnis Arab. Joint List juga memiliki Ofer Cassif, politikus Yahudi dari Hadash, sedangkan Ra'am menempatkan Yoav Segalovitz, mantan pejabat senior kepolisian Israel yang juga beretnis Yahudi, dalam daftar kandidatnya.

Kehadiran politikus Yahudi dalam kedua daftar tersebut memperlihatkan bahwa identitas dan orientasi politik mereka tidak sepenuhnya ditentukan berdasarkan etnis. Namun, basis dukungan utama Joint List dan Ra'am tetap berasal dari masyarakat Arab Israel yang memperjuangkan keterwakilan lebih besar dalam sistem politik nasional.

Lonjakan Partisipasi Pemilih

Peningkatan perolehan kursi kelompok politik Arab berlangsung bersamaan dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu Israel. Komite Pemilihan Umum Pusat mencatat tingkat partisipasi nasional mencapai 77,9 persen, dengan 5.716.665 suara masuk, menjadikannya tingkat kehadiran pemilih tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Lonjakan partisipasi di komunitas Arab menjadi salah satu perkembangan penting yang turut memengaruhi hasil pemilu. Reuters melaporkan bahwa meningkatnya mobilisasi pemilih berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Netanyahu, termasuk persoalan diskriminasi, kriminalitas, dan ketegangan antarkomunitas.

Dalam laporan dari Nazareth pada Rabu (28/10/2026), Reuters mewawancarai sejumlah warga Arab Israel mengenai alasan mereka menggunakan hak pilih. Sebagian responden menyampaikan keinginan untuk mengurangi pengaruh kelompok sayap kanan dalam pemerintahan sekaligus memperjuangkan perubahan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat Arab.

Persoalan kriminalitas menjadi perhatian serius karena tingginya kekerasan di sejumlah wilayah berpenduduk Arab. Selain keamanan, masyarakat juga menuntut perbaikan pendidikan, pendanaan pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, kesempatan ekonomi, serta perlakuan yang setara dalam pelayanan publik.

Dampak perang Gaza turut menjadi bagian dari konteks politik yang memengaruhi sikap sebagian pemilih Arab. Konflik tersebut memperbesar ketegangan antara pemerintah Israel dan komunitas Arab yang memiliki hubungan sejarah, identitas, serta ikatan keluarga dengan masyarakat Palestina.

Yousef Jabareen mengatakan kepada Reuters bahwa peningkatan keterwakilan politik harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan keamanan masyarakat dan kesetaraan hak. Ia juga menempatkan pembukaan kembali proses perdamaian menuju pembentukan negara Palestina sebagai salah satu agenda politik yang ingin diperjuangkan.

Dengan demikian, peningkatan suara kelompok Arab tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penolakan terhadap Netanyahu. Hasil tersebut juga mencerminkan tuntutan sebagian masyarakat agar persoalan sosial, ekonomi, keamanan, dan hak politik mereka memperoleh perhatian lebih besar dalam pengambilan keputusan nasional.