Indonesia Re sebut pengelolaan risiko dapat perkuat ketahanan energi

19 jam yang lalu 3

Jakarta (ANTARA) - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menyatakan, pengelolaan risiko dapat memperkuat ketahanan energi nasional terutama di tengah ketidakpastian geopolitik, sehingga transisi menuju sistem energi yang lebih bersih bisa terlaksana dengan baik.

Direktur Utama Indonesia Re Robbi Yanuar Walid menyatakan perubahan lanskap energi menjadikan ketahanan energi bagian penting dari stabilitas dan pembangunan nasional, kompleksitas risiko di sektor energi membutuhkan pendekatan yang lebih proaktif, terukur, dan berorientasi ke depan.

"Kita semua menyadari bahwa ketahanan energi bukan lagi sekadar isu sektoral, melainkan fondasi strategis bagi stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional," kata Robbi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, industri asuransi dan reasuransi memiliki ruang untuk berkontribusi lebih luas dalam mengembangkan energi nasional.

Robbi mengatakan bahwa tidak hanya melalui penyediaan kapasitas dan mekanisme transfer risiko, tetapi juga melalui risk insight, analisis data, pemodelan, risk engineering, serta pengalaman pengelolaan risiko pada berbagai sektor dan proyek.

"Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari volatilitas harga energi, disrupsi pasokan, hingga tekanan transisi menuju energi bersih diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan risiko," ujarnya.

Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menekankan bahwa transisi energi berlangsung dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, geopolitik, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar dapat menghasilkan jalur transisi yang berbeda.

Karena itu, masa depan energi tidak cukup dinilai melalui satu proyeksi. Pendekatan berbasis skenario diperlukan untuk memahami berbagai kemungkinan dan menguji apakah suatu strategi tetap relevan ketika asumsi yang mendasarinya berubah.

"Hal yang penting bukan sekadar memprediksi masa depan, tetapi memahami berbagai kemungkinan serta menilai apakah suatu strategi tetap dapat dijalankan dalam kondisi yang berbeda," ujar Putra.

Putra menyoroti elektrifikasi sebagai salah satu penggerak utama transisi karena dapat membuka jalan menuju pembangkitan listrik yang lebih bersih, penggunaan energi yang lebih efisien, serta pengurangan ketergantungan pada sejumlah bahan bakar impor.

Namun, strategi transisi setiap negara tidak dapat disamakan karena dipengaruhi oleh struktur ekonomi, ketersediaan sumber daya, kebijakan, teknologi, dan karakteristik pasarnya masing-masing.

Di tengah meningkatnya investasi energi bersih, pelaku usaha juga perlu membedakan antara proyek yang baru diumumkan dan perkembangan yang benar-benar terjadi di lapangan. Besarnya pengumuman investasi belum tentu diikuti realisasi karena proyek dapat menghadapi kendala pembiayaan, perubahan kebijakan, kesiapan teknologi, infrastruktur, maupun kondisi pasar.

Sebaliknya, banyaknya proyek yang belum terealisasi juga tidak selalu menunjukkan bahwa transisi berjalan lambat. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan dan adopsi teknologi energi bersih dapat tumbuh lebih cepat daripada kemampuan investasi dan infrastruktur untuk mengimbanginya.

Putra turut menekankan pentingnya menilai kematangan teknologi, perkembangan biaya, rekam jejak implementasi, dan kesiapan ekosistem. Dengan demikian, keputusan tidak hanya didasarkan pada popularitas suatu teknologi atau besarnya target, tetapi juga pada bukti perkembangan dan kelayakan implementasinya.

Executive Vice President Energy Transition and Sustainability PT PLN (Persero) Kamia Handayani menjelaskan bahwa sektor ketenagalistrikan menghadapi dua kelompok risiko yang saling berkaitan, yaitu transition risk dan physical climate risk.

Di satu sisi, PLN perlu mentransformasi sistem ketenagalistrikan menuju sistem yang lebih rendah karbon. Di sisi lain, aset dan operasional kelistrikan harus tetap tangguh terhadap dampak fisik perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan, banjir, longsor, kekeringan, dan kenaikan temperatur.

"Transisi untuk menuju ke sistem kelistrikan rendah karbon perlu berjalan tanpa mengorbankan keandalan dan keterjangkauan pasokan listrik. Pada saat yang sama, ketahanan aset serta kesiapan operasional terhadap dampak perubahan iklim juga harus terus diperkuat," ujarnya.

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034, PLN merencanakan penambahan sekitar 42,6 GW kapasitas energi baru dan terbarukan, 10,3 GW penyimpanan energi, serta sekitar 48.000 kilometer sirkuit jaringan transmisi.

Menurut dia, penguatan pembangkit yang lebih bersih perlu berjalan bersama dengan pembangunan jaringan, interkoneksi, penyimpanan energi, dan peningkatan fleksibilitas sistem.

PLN kata dia, juga mulai mengintegrasikan risiko iklim pada berbagai tingkatan pengambilan keputusan, mulai dari penilaian risiko aset existing, kajian risiko pada proyek baru, hingga analisis skenario iklim untuk perencanaan sistem jangka panjang.

Langkah tersebut dilengkapi dengan kebijakan strategis perubahan iklim, penguatan asset risk management, penerapan langkah adaptasi pada lokasi tertentu, serta integrasi risiko iklim ke dalam prioritas investasi.

Menurut Kamia, mitigasi dan adaptasi dapat mengurangi risiko, tetapi tidak menghilangkan seluruh potensi dampaknya. Karena itu, pengelolaan ketahanan perlu mencakup pemahaman risiko, penguatan aset dan sistem, kesiapan operasional dan business continuity, serta pengelolaan risiko residual melalui risk retention, risk financing, dan risk transfer.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya