Indef menilai penguatan sektor produktif kunci perluas lapangan kerja

1 jam yang lalu 2

Pertumbuhan ekonomi tinggi penting, tapi lebih penting lagi distribusi pendapatan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai penguatan sektor produktif menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi semakin mampu memperluas penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Esther mengatakan penguatan tersebut diperlukan karena sektor tradable yang selama ini menjadi kontributor terhadap produk domestik bruto (PDB) sekaligus penyerap tenaga kerja justru tumbuh di bawah rata-rata nasional.

"Oleh sebab itu, agenda industrialisasi harus kembali ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi," kata Esther saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, komposisi sektor yang menopang pertumbuhan turut menentukan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan efek pengganda terhadap kesejahteraan masyarakat.

Esther menjelaskan pertumbuhan ekonomi saat ini relatif lebih banyak ditopang sejumlah sektor yang bersifat non-tradable, seperti informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta pengadaan listrik dan gas.

Sementara itu, menurut dia, sektor tradable yang berperan terhadap PDB sekaligus penyerapan tenaga kerja tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Akibatnya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan efek pengganda (spillover effect) yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Untuk memperluas manfaat pertumbuhan, Esther menyarankan dukungan terhadap industri manufaktur diperkuat melalui perbaikan iklim investasi produktif, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan daya saing industri domestik.

Menurut dia, penguatan tersebut diperlukan agar aktivitas ekonomi semakin mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi tinggi penting, tapi lebih penting lagi distribusi pendapatan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi," ujar Esther.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II-2026. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia sepanjang semester I-2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat penduduk bekerja pada Februari 2026 sebanyak 147,67 juta orang atau meningkat 1,896 juta orang dibandingkan Februari 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia.

Capaian investasi tersebut setara dengan 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Khusus pada triwulan II-2026, realisasi investasi mencapai Rp511,8 triliun atau tumbuh 7,1 persen secara tahunan dan menyerap 742.293 tenaga kerja Indonesia.

Esther menilai tren investasi saat ini lebih berfokus pada investasi padat modal. Karena itu, menurut dia, peningkatan investasi perlu disertai perhatian terhadap kualitas investasi, terutama dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi yang terpenting adalah tidak hanya besarnya investasi yang masuk, tapi seberapa kualitas investasi yang masuk berdampak pada penciptaan tenaga kerja, poverty alleviation, dan lain-lain," katanya pula.

Menurut dia, penguatan industrialisasi dan kualitas tenaga kerja menjadi bagian penting agar pertumbuhan ekonomi semakin mampu membuka kesempatan kerja dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Dari sisi kebijakan industri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2026 mengupayakan peningkatan produktivitas dan daya saing industri padat karya melalui program Kredit Industri Padat Karya (KIPK), yang dirancang sebagai skema pembiayaan untuk mendukung revitalisasi mesin dan peralatan produksi.

Program tersebut menyasar enam sektor industri padat karya, yakni makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, furnitur, alas kaki, serta mainan anak.

Hingga Mei 2026, KIPK disalurkan melalui 13 mitra perbankan dengan total plafon pembiayaan Rp549 miliar. Realisasinya mencapai Rp91 miliar atau 16,72 persen kepada 26 debitur dari target keseluruhan 293 debitur.

Selain dukungan pembiayaan, Kemenperin memperkuat kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi industri melalui program Master Trainer untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten serta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Salah satu implementasinya adalah pelatihan Master Trainer/In-Company Trainer (ICT) pada 18-25 Mei 2026 di Jakarta.

Kemenperin mencatat sektor manufaktur menyerap 20,26 juta tenaga kerja hingga Agustus 2025. Sejak program pengembangan pelatih industri bersama Pemerintah Swiss dimulai pada 2019, sebanyak 1.310 In-Company Trainer dan 139 Master In-Company Trainer telah dilatih.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya