Hadapi Krisis Air Bersih, BNPB Sebut Enam Provinsi Berstatus Siaga Darurat Kekeringan

Jakarta, NU Online

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kekeringan meteorologis mulai meluas di sejumlah wilayah Indonesia dan memicu krisis air bersih. Hingga akhir Juli 2026, enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat sebagai respons terhadap kondisi tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, secara nasional terdapat 13 provinsi dan 47 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan.

"BNPB mencatat telah ada 13 provinsi di Indonesia yang terdampak kekeringan meteorologis. Dari 13 provinsi ini terdapat 47 kabupaten/kota, dan enam provinsi di antaranya sudah menetapkan status siaga darurat," ujar Muhari, Sabtu (1/8/2026) di Jakarta.

Muhari menjelaskan, penetapan status siaga darurat menunjukkan bahwa daerah tersebut telah membutuhkan dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat.

Menurutnya, sebagian besar provinsi yang menetapkan status siaga darurat merupakan wilayah yang memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Sementara itu, sebanyak 24 kabupaten/kota juga telah menetapkan status siaga darurat. Daerah-daerah tersebut didominasi berada di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.

Muhari mengatakan Kepala BNPB telah melaporkan perkembangan kondisi kekeringan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden memberikan perhatian serius terhadap dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat.

Presiden, kata Muhari, juga telah memimpin rapat kabinet terbatas untuk membahas langkah antisipasi kekeringan.

"Presiden Prabowo juga sudah memberikan sejumlah arahan, termasuk upaya tanggap darurat agar kebutuhan masyarakat akan air bersih, air minum, dan irigasi dapat dipenuhi," ujarnya.

Sebagai bagian dari penanganan, BNPB telah mengoperasikan 133 sumur bor dalam di berbagai daerah sejak awal 2026 guna mengantisipasi kekurangan air bersih.

BNPB juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera mengidentifikasi wilayah yang mengalami kekeringan dan membutuhkan pembangunan sumur bor.

Muhari menjelaskan, pembangunan satu sumur bor memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga pekan sehingga masih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau.

Selain pembangunan sumur bor, BNPB juga menyiapkan program pipanisasi bagi permukiman yang berlokasi jauh dari sumber air.

"Kami juga akan melakukan pipanisasi apabila permukiman warga berada jauh dari lokasi sumur bor atau sumber air bersih," katanya.

Sebagai tahap awal, BNPB akan memulai program pipanisasi di salah satu wilayah di Jawa Tengah sebelum diperluas ke daerah lain yang membutuhkan.