Enam Bulan Pascabanjir, Warga Pidie Jaya Masih Bertahan di Tenda, PCNU Soroti Lambannya Hunian

Pidie Jaya, NU Online

Enam bulan setelah banjir bandang menerjang Kabupaten Pidie Jaya, penderitaan para korban belum berakhir. Sejumlah warga di Gampong Sunong, Kecamatan Meurah Dua, masih bertahan di tenda darurat tanpa kepastian kapan hunian tetap akan tersedia.

Kondisi ini mencerminkan lambannya proses pemulihan pascabencana. Di tengah keterbatasan fasilitas dan ancaman kesehatan, para penyintas tetap bertahan dengan harapan yang kian menipis. Salah satunya Zakaria (76), yang kehilangan rumahnya saat banjir bandang pada November 2025.

“Sudah lebih dari lima bulan kami di sini. Bantuan ada, tetapi rumah belum jelas,” ujarnya lirih.

Meski pemerintah telah menyalurkan bantuan jatah hidup dan stimulan, persoalan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) belum juga terealisasi. Warga bahkan sempat diminta membongkar tenda menjelang Idul Fitri meski belum memiliki tempat tinggal pengganti.

Data menyebutkan sedikitnya 94 keluarga di Gampong Sunong masuk kategori terdampak berat dan berada di zona merah. Namun hingga kini, pembangunan hunian belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Di tengah kondisi tersebut, warga tetap berupaya menjalani kehidupan sehari-hari. Ibnu Abdullah (46), misalnya, harus beraktivitas di wilayah Meureudu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di tengah keterbatasan.

“Harapan kami sederhana, bisa kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan tidak lagi hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.

Ketua Karateker PCNU Pidie Jaya, Gus Asnawi M. Amin, menyoroti lambannya penanganan hunian bagi korban. Ia menilai persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut aspek kemanusiaan dan keadilan.

“Enam bulan bukan waktu yang singkat. Ketika masyarakat masih tinggal di tenda, itu berarti ada tanggung jawab yang belum tuntas,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat realisasi pembangunan hunian, baik sementara maupun permanen, agar masyarakat dapat kembali hidup layak dan bermartabat. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan pascabencana.

“Kami tidak ingin masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian. Mereka membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji,” ujarnya.

Gus Asnawi juga mengajak berbagai elemen, termasuk organisasi kepemudaan dan keagamaan, untuk turut berperan aktif membantu para korban, baik melalui bantuan sosial maupun advokasi kebijakan.

Ia menilai solidaritas sosial harus terus diperkuat, terutama dalam situasi krisis berkepanjangan. Peran tokoh masyarakat, ulama, dan pemuda dinilai penting untuk menjaga semangat para penyintas.

“Kita harus hadir, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga saat proses pemulihan berjalan lambat. Di situlah ujian kepedulian kita,” tambahnya.

Ia mengingatkan, pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis dan sosial masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.

Kondisi ini, Asnawi menjadi pengingat bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tidak cukup dengan bantuan awal, tetapi juga langkah konkret agar korban dapat bangkit dan melanjutkan kehidupan.