Ekonom: Pendanaan dalam negeri beri dukungan bagi startup lokal

10 jam yang lalu 2

Jakarta (ANTARA) - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pendanaan dalam negeri dapat memberikan dukungan yang lebih berkelanjutan bagi perusahaan rintisan (startup) teknologi digital lokal.

“Saya berharap ada pendanaan dari dalam negeri yang mampu memenuhi permintaan startup digital lokal. Selama ini memang hanya belasan persen saja pendanaan berasal dari dalam negeri. Saya berharap VC (venture capital) dalam negeri mampu memberikan dukungan yang penuh,” kata Huda saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Hal ini ia garisbawahi menyusul adanya “penataan ulang talenta” yang dilakukan perusahaan digital di Indonesia termasuk TikTok-Tokopedia, beberapa waktu lalu.

Huda menilai, akuisisi tanpa adanya efisiensi atau perampingan pekerja adalah salah satu hal yang sulit untuk dihindari.

“Dalam setiap akuisisi, pasti akan ada unit kerja yang serupa, ada biaya yang harusnya diefisiensikan. Maka pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan menjadi opsi yang paling mudah diambil oleh perusahaan yang mengakuisisi. Maka saya katakan, PHK karyawan ini buah dari merger,” ujar dia.

Selain itu, Huda menilai salah satu faktor lainnya dari perusahaan digital untuk melakukan perampingan organisasi adalah kondisi keuangan perusahaan.

“Apalagi perusahaan global dengan beban biaya yang tinggi. Ketika ada kondisi harus untung, maka yang dilakukan adalah pengurangan beban. Mereka juga perlu perbaikan neraca perusahaan untuk terlihat bagus di mata investor,” kata Huda.

“Investor saat ini bukan hanya melihat valuasi tapi juga rekam jejak keuntungan atau pun potensi keuntungan di masa depan,” imbuhnya.

Ia mencontohkan bagaimana perusahaan induk (holding) seperti ByteDance, yang menaungi TikTok, ingin melakukan penawaran umum perdana (IPO).

Hal itu membuat perusahaan induk akan memilih untuk melakukan efisiensi, sehingga kepentingan nasional menjadi berkurang pengaruhnya terhadap strategi perusahaan yang mereka akuisisi, seperti Tokopedia.

“Maka, saya berharap kondisi yang terjadi di Tokopedia tidak terjadi di startup digital lainnya,” ujar Huda.

Selain mendorong adanya pendanaan dalam negeri yang berkelanjutan bagi perusahaan digital lokal, ia juga berharap pemerintah mampu memastikan hak-hak dari pekerja yang terkena PHK.

“Pemerintah juga harus memastikan bahwa hak pekerja yang ter-PHK, dibayar penuh oleh perusahaan. Tidak boleh ada kerugian yang diterima oleh pekerja yang di-PHK. Pemerintah harus memastikan uang pesangon dan sebagainya dibayarkan oleh perusahaan,” kata Huda.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya