Ekonom nilai APBN masih mampu tanggung beban utang Whoosh

57 menit yang lalu 1

Whoosh tidak serta-merta membuat APBN berada dalam tekanan besar pada tahun berjalan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki ruang untuk menanggung kewajiban tahunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

“Whoosh tidak serta-merta membuat APBN berada dalam tekanan besar pada tahun berjalan. Beban sekitar Rp1 triliun per tahun masih relatif kecil dibandingkan skala APBN,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Akan tetapi, Yusuf mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai risiko fiskal jangka panjang yang dapat muncul dari skema tersebut.

Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, restrukturisasi utang proyek Whoosh nantinya menggunakan skema cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun.

Yusuf menilai angsuran sekitar Rp1 triliun per tahun relatif kecil dibandingkan total belanja negara 2026 yang mencapai sekitar Rp3.843 triliun. Namun, ia menggarisbawahi, kemampuan membayar cicilan bukan satu-satunya ukuran risiko.

Menurut dia, perpanjangan tenor utang hingga sekitar 80 tahun memang dapat menekan beban pembayaran tahunan, tetapi pokok dan bunga tetap harus dibayar dalam jangka panjang.

Selain itu, pinjaman dalam mata uang dolar AS membuat kewajiban rentan meningkat ketika rupiah melemah.

Yusuf juga berpendapat risiko juga tetap ada meski pengelolaan kewajiban dialihkan melalui special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Skema tersebut dinilai tidak serta-merta menghilangkan risiko negara karena tetap melibatkan modal dan dukungan pemerintah.

Ia menilai risiko terbesar muncul apabila kinerja operasional Whoosh tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kewajiban sehingga membutuhkan tambahan suntikan modal, jaminan, atau dukungan pemerintah.

“Jika dukungan pemerintah pada akhirnya diperlukan, ruang penyesuaian anggaran lebih mungkin berada pada belanja yang relatif fleksibel,” ujar dia.

Belanja modal atau proyek infrastruktur yang dapat ditunda, belanja barang kementerian, penyertaan modal negara kepada BUMN lain, serta program diskresi tertentu dinilai memiliki ruang penyesuaian lebih besar dibandingkan gaji pegawai, bunga utang, atau belanja pendidikan.

Ia melanjutkan, belanja yang paling mudah disesuaikan justru banyak yang bersifat investasi dan stimulus.

Akan tetapi, ketika pos tersebut dikurangi untuk memberi ruang bagi kewajiban proyek lama, ada konsekuensi terhadap kemampuan pemerintah mendorong pertumbuhan dan memperkuat penerimaan negara di masa depan.

“Yang perlu dijaga adalah agar kewajiban tersebut tidak berkembang menjadi kebutuhan jaminan, pembengkakan biaya baru, atau suntikan modal berulang yang akhirnya kembali kepada negara,” tutur Yusuf.

Dia pun mengingatkan proyek sejak awal ditempatkan sebagai business-to-business (B2B) juga perlu tetap memiliki disiplin komersial, sehingga ketika kinerjanya tidak sesuai proyeksi, seluruh risikonya tidak otomatis berpindah ke negara.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya