Belanja fleksibel bisa jadi opsi penyesuaian bila APBN tanggung Whoosh

43 menit yang lalu 1

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pos belanja yang fleksibel bisa menjadi opsi penyesuaian bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

“Apabila tekanan Whoosh akhirnya memerlukan ruang APBN tambahan, pos pertama yang paling rasional untuk disesuaikan bukan pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial, melainkan belanja yang paling lentur dan berdaya ungkit rendah,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kandidat utamanya adalah belanja barang dan administrasi seperti perjalanan dinas, rapat di luar kantor, honorarium, serta kegiatan operasional yang masih bisa diefisienkan.

Pos belanja itu telah menjadi sasaran efisiensi Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang dijelaskan dalam Nota Keuangan.

Pos lain yang mempunyai ruang cukup besar adalah Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang pada RAPBN 2027 mencapai Rp616,8 triliun. Josua menyebut pos ini memang mencakup dana antisipasi untuk risiko fiskal, kewajiban pemerintah, keadaan darurat, serta kompensasi energi.

“Program prioritas pun semestinya tidak kebal terhadap efisiensi; dalam bahan diskusi, anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 sekitar Rp240 triliun bahkan disebut masih dapat ditekan melalui peningkatan efisiensi dan pemanfaatan teknologi,” ujarnya menambahkan.

Dia juga membuka ruang penyesuaian anggaran subsidi, dengan catatan, penyesuaian dilakukan melalui perbaikan ketepatan sasaran, bukan pemotongan menyeluruh.

“RAPBN 2027 menyediakan subsidi Rp387,9 triliun, termasuk subsidi energi Rp272,9 triliun, sehingga perbaikan sasaran penerima dapat menghasilkan ruang fiskal cukup besar tanpa harus mengurangi perlindungan bagi kelompok rentan,” jelasnya.

Sebaliknya, lanjut Josua, pendidikan relatif sulit dijadikan bantalan karena konstitusi mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Pembayaran bunga utang juga dinilai bukan ruang yang mudah dipotong karena merupakan kewajiban yang harus dibayar tepat waktu, di mana RAPBN 2027 mengalokasikan sekitar Rp650,3 triliun untuk pembayaran bunga utang.

“Karena itu, jika tekanan semakin besar, yang lebih masuk akal adalah menunda proyek baru yang belum mendesak atau berdaya ungkit rendah, memperketat belanja operasional, serta memperbaiki ketepatan subsidi daripada mengorbankan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, atau infrastruktur dasar,” tuturnya.

Sebagai catatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan restrukturisasi utang proyek Whoosh menggunakan skema cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun.

Adapun proses peralihan tanggung jawab pengelolaan utang proyek KCJB dari Danantara ke Kemenkeu direncanakan pada 15 September 2026.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya