Ekonom: Ada 3 agenda penentu agar RI jadi negara berpendapatan tinggi

4 jam yang lalu 2

Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas menjadi titik awal untuk menghadapi tantangan yang lebih besar.....

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang, terdapat tiga agenda yang paling menentukan agar Indonesia naik kelas menjadi negara dalam kelompok berpendapatan tinggi.

“Pertama, hilirisasi harus bergerak ke industri dengan nilai tambah tinggi, bukan berhenti pada pengolahan bahan mentah,” kata Yusuf saat di Jakarta, Senin.

Kedua, ujar Yusuf lagi, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan kualitas tenaga kerja harus dipercepat agar bonus demografi benar-benar menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.

Ketiga, reformasi regulasi juga perlu menciptakan iklim usaha yang lebih efisien, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berinvestasi lebih besar.

Menurut Yusuf, status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas menjadi titik awal untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, yakni keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan bertransformasi menjadi negara maju.

Secara umum, ia menilai target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 masih realistis meski syaratnya sangat berat.

“Kuncinya bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan,” kata Yusuf.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen memang menunjukkan ambisi, tetapi akan sulit dicapai jika struktur ekonomi tidak berubah dan pertumbuhan masih ditopang konsumsi atau belanja pemerintah.

Sebagai informasi, untuk tahun fiskal 2027, Bank Dunia menetapkan rentang pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar 4.636-14.375 dolar Amerika Serikat (AS) sebagai ambang negara berpendapatan menengah atas serta di atas 14.375 dolar AS sebagai ambang negara berpendapatan tinggi.

Dalam pembaruan terbaru, di kawasan ASEAN, Vietnam dan Filipina naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas. Sementara itu, Indonesia, Malaysia, dan Thailand tetap diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah atas.

Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste masih tergolong sebagai negara berpendapatan menengah bawah. Sedangkan negara berpendapatan tinggi di ASEAN adalah Singapura dan Brunei Darussalam.

Yusuf memandang, bergabungnya Vietnam dan Filipina dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas menunjukkan bahwa peta ekonomi ASEAN sedang bergeser.

“Kawasan ini tidak lagi terbagi antara sedikit negara yang relatif maju dan banyak negara berpendapatan menengah bawah. Kelompok negara berpendapatan menengah atas kini semakin besar,” kata dia.

Namun, ia mengingatkan bahwa klasifikasi Bank Dunia hanya didasarkan pada GNI per kapita. Status ini tidak otomatis mencerminkan produktivitas, kualitas institusi, maupun pemerataan kesejahteraan.

“Karena itu, meskipun posisi ASEAN naik secara agregat, kesenjangan antarnegara masih cukup lebar, terutama dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar yang masih berada di kelompok menengah bawah,” kata Yusuf.

Perkembangan ini, menurut Yusuf, memperketat persaingan sekaligus membuka ruang kolaborasi di antara negara-negara ASEAN.

“Persaingan investasi tentu semakin kuat. Vietnam, misalnya, berhasil memanfaatkan pergeseran rantai pasok global dan berkembang menjadi basis manufaktur yang semakin kompetitif,” ujar Yusuf.

Ia menambahkan, Indonesia kini tidak lagi bersaing dengan negara yang berada pada tingkat pendapatan lebih rendah, melainkan dengan negara yang memiliki kapasitas industri yang semakin setara.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan persaingan, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat rantai pasok regional. Indonesia dapat memperkuat perannya di sektor mineral dan hilirisasi, sementara Vietnam memiliki keunggulan di sektor manufaktur elektronik.

“Saat ini investor cenderung melihat kawasan sebagai satu ekosistem produksi, sehingga memperkuat integrasi ASEAN akan jauh lebih efektif dibanding sekadar bersaing menawarkan insentif,” kata Yusuf.

Dibandingkan negara berpendapatan menengah atas lainnya, Yusuf menilai bahwa Indonesia tetap memiliki keunggulan berupa ukuran ekonomi dan pasar domestik yang besar.

Konsumsi domestik membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tahan terhadap gejolak eksternal dibandingkan negara yang sangat bergantung pada ekspor. Selain itu, stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal juga menjadi nilai tambah.

Meski demikian, kata Yusuf lagi, tantangan utama Indonesia masih terletak pada pertumbuhan produktivitas yang relatif lambat. Menurutnya, reformasi di pasar tenaga kerja, sektor keuangan, perdagangan, dan iklim usaha perlu terus dipercepat.

“Pengalaman Malaysia dan Thailand juga menjadi pengingat bahwa masuk kelompok menengah atas bukan berarti otomatis menjadi negara maju. Keduanya sudah bertahan cukup lama di kelompok tersebut tanpa berhasil menembus status berpendapatan tinggi,” kata Yusuf pula.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Baca Artikel Selengkapnya