DJP Nusa Tenggara petakan potensi pajak UMKM dan lokapasar di NTB

Mataram (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara mulai memetakan potensi penerimaan pajak dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta lokapasar di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai upaya mencari sumber pendapatan baru bagi negara.

Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Judiana Manihuruk di Mataram, Kamis, mengatakan pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi digital.

"Kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara per 31 Juli 2026 adalah 1,12 persen. Angka itu cukup kecil," ujar dia.

Judiana merinci penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya sebesar Rp18,73 miliar atau setara 1,12 persen dari total penerimaan pajak Rp1,66 triliun hingga 31 Juli 2026.

Menurut dia, jika omset wajib pajak UMKM masih di bawah Rp500 juta setahun, maka tidak dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,5 persen.

Pemerintah tetap mempertahankan fasilitas pajak penghasilan atau PPh Final 0,5 persen bagi UMKM yang memiliki omset Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar setahun, sekaligus memastikan fasilitas tersebut diberikan secara lebih tepat sasaran, adil, dan berintegritas.

Fasilitas PPh Final UMKM difokuskan kepada pelaku usaha kecil yang menjadi sasaran kebijakan. Kelompok wajib pajak lainnya mengikuti ketentuan perpajakan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha, profesi, dan kapasitas administrasi.

DJP Nusa Tenggara menyampaikan pemungutan pajak penghasilan untuk lokapasar atau marketplace masih mengalami penundaan hingga 31 Oktober 2026. Penundaan tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Penundaan itu merupakan penyesuaian waktu pemberlakuan kebijakan yang telah ditetapkan dan tidak mengubah substansi kebijakan," kata Judiana.

DJP Nusa Tenggara sejauh ini belum memiliki data khusus mengenai potensi transaksi dan penerimaan pajak dari UMKM yang berjualan melalui lokapasar di Nusa Tenggara Barat.

Judiana menegaskan pihaknya mengandalkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui potensi dan jumlah lokapasar di Nusa Tenggara Barat secara lebih terukur.

"Dari potensi NTB saat ini kelihatannya menunjukkan bahwa (omset lokapasar) masih di bawah Rp500 juta per tahun," pungkas dia.

Baca juga: Ekonom: Penundaan pajak marketplace beri ruang UMKM jaga arus kas

Baca juga: Apindo: Pajak lokapasar perlu dibarengi peningkatan kapasitas UMKM

Baca juga: Komisi XI: Pajak lokapasar jangan sampai bebani UMKM

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.