Dikritik Soal HAM, Uni Eropa Tetap Perluas Kerja Sama Migrasi dengan Libya Timur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Uni Eropa kembali menghadapi kritik tajam atas kebijakan pengendalian migrasi setelah memperluas kerja sama dengan otoritas Libya timur, wilayah yang berada di bawah pengaruh komandan militer Khalifa Haftar. Langkah tersebut menuai sorotan karena organisasi hak asasi manusia telah mendokumentasikan berbagai pelanggaran terhadap migran dan pengungsi oleh otoritas serta kelompok bersenjata di Libya.

Reuters pada Selasa (13/10/2026) melaporkan Uni Eropa telah menandatangani tambahan pendanaan sebesar 25 juta euro untuk memperluas kerja sama pengendalian migrasi di Libya timur.

Pendanaan tersebut ditujukan untuk mendukung pengelolaan perbatasan, operasi pencarian dan penyelamatan di laut, serta pemberantasan penyelundupan manusia.

Keputusan itu menandai perluasan hubungan Uni Eropa dengan otoritas Libya timur, meskipun secara diplomatik blok tersebut mendukung pemerintahan yang diakui secara internasional dan berkedudukan di Tripoli, Libya barat.

Namun, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi kerja sama keamanan dengan otoritas yang beroperasi di tengah fragmentasi politik dan militer Libya.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa kerja sama pengendalian migrasi dengan otoritas Libya dapat memperkuat struktur keamanan yang memiliki catatan pelanggaran terhadap pengungsi dan migran.

Pada Juli 2026, sebanyak 31 organisasi masyarakat sipil, termasuk Human Rights Watch, menyerukan penghentian kerja sama pengendalian migrasi dengan otoritas Libya yang terlibat pelanggaran HAM.

Seruan tersebut didasarkan pada dokumentasi mengenai penangkapan sewenang-wenang, penahanan, kekerasan, dan pengusiran terhadap pengungsi serta migran oleh berbagai otoritas dan kelompok bersenjata di Libya.

Kontroversi itu semakin relevan setelah Human Rights Watch melaporkan dugaan eksekusi terhadap sedikitnya 31 orang oleh pasukan yang berada di bawah komando Khalifa Haftar sejak akhir Agustus 2026.

Temuan tersebut tidak berkaitan langsung dengan operasi pengendalian migrasi, tetapi menambah perhatian terhadap rekam jejak kekuatan keamanan yang menguasai Libya timur.

Di tengah upaya Eropa menekan jumlah kedatangan migran melalui Laut Mediterania, persoalan yang muncul adalah bagaimana Uni Eropa memastikan kebijakan pengendalian perbatasannya tetap sejalan dengan kewajiban perlindungan hak asasi manusia.

Tambahan 25 Juta Euro untuk Libya Timur

Reuters melaporkan bahwa keputusan penambahan pendanaan sebesar 25 juta euro disampaikan dalam surat Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kepada para pemimpin Uni Eropa.

Dana tersebut ditujukan untuk memperluas kerja sama migrasi di Libya timur, termasuk pengelolaan perbatasan, pencarian dan penyelamatan, serta upaya memberantas penyelundupan manusia.

Langkah tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan Uni Eropa terhadap Libya.

Selama ini, hubungan resmi Brussels dengan Libya lebih banyak dijalankan melalui pemerintahan yang diakui secara internasional di Tripoli.

Namun, meningkatnya keberangkatan migran dari kawasan Libya timur mendorong Uni Eropa memperluas kerja sama dengan otoritas yang menguasai wilayah tersebut.

Libya timur berada di bawah pengaruh Khalifa Haftar dan pasukan yang dikenal sebagai Libyan Arab Armed Forces atau LAAF.

Haftar merupakan salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Libya sejak negara tersebut mengalami konflik berkepanjangan setelah jatuhnya pemerintahan Muammar Gaddafi pada 2011.

Pasukannya menguasai sebagian besar wilayah timur dan selatan Libya, sementara otoritas politik yang bersekutu dengannya bersaing dengan pemerintahan di Tripoli.

Pada Juli 2026, Uni Eropa juga mengumumkan rencana pembentukan pusat koordinasi penyelamatan maritim atau Maritime Rescue Coordination Centre di Benghazi.

Fasilitas tersebut dirancang untuk memperkuat koordinasi operasi maritim di kawasan Libya timur.

Perluasan kerja sama itu memperlihatkan pentingnya wilayah kekuasaan Haftar dalam strategi Uni Eropa mengendalikan migrasi menuju Eropa.

Namun, kondisi politik Libya yang terfragmentasi menjadikan hubungan antara otoritas sipil, institusi keamanan, dan kelompok bersenjata sebagai persoalan penting dalam pelaksanaan kerja sama internasional.

Mengapa Uni Eropa Menggandeng Kekuatan Haftar?

Libya menempati posisi strategis dalam kebijakan migrasi Eropa karena wilayah pesisirnya menghadap langsung ke Laut Mediterania.

Negara tersebut telah lama menjadi salah satu jalur keberangkatan utama bagi migran dan pencari suaka yang berusaha mencapai Italia atau Malta.

Sebagian migran berasal dari negara-negara Afrika Sub-Sahara dan menggunakan Libya sebagai tempat transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa.

Perjalanan menuju pesisir Libya sering kali melewati kawasan gurun dan wilayah yang dipengaruhi berbagai jaringan penyelundupan manusia.

Sejak kejatuhan Gaddafi, fragmentasi kekuasaan Libya membuat pengawasan perbatasan dan penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan.

Kelompok bersenjata, jaringan penyelundupan, dan institusi keamanan yang berafiliasi dengan otoritas berbeda beroperasi dalam lingkungan politik yang tidak stabil.

Bagi Uni Eropa, pengurangan penyeberangan tidak teratur melalui Libya merupakan bagian dari upaya mengendalikan migrasi dan mengurangi risiko kematian di laut.

Dalam surat yang dikutip Reuters, Ursula von der Leyen menyebut Libya tetap menjadi negara keberangkatan utama bagi penyeberangan tidak teratur menuju Uni Eropa.

Ia juga menekankan kerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM dalam mendukung pemulangan sukarela migran dari Libya ke negara asal.

Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian migrasi tidak hanya dilakukan di perbatasan Eropa, tetapi juga melalui kerja sama dengan negara-negara transit.

Namun, organisasi HAM menilai pelaksanaan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan keselamatan orang-orang yang dicegat di laut maupun mereka yang berada dalam pengawasan otoritas Libya.