Darurat Kemanusiaan di Gaza, BoP Malah Salahkan Hamas

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Utusan Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian melaporkan krisis kemanusiaan yang masih terjadi di Gaza di tengah pengungsian dan kekurangan air dan obat-obatan. Mereka kemudian menyalahkan kondisi itu pada kelompok Hamas meski Israel yang terus menerus menyerang dan memblokade wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan utusan BoP  kepada Dewan Keamanan PBB. Pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa “hambatan utama dalam melaksanakan rencana komprehensif untuk rekonstruksi sektor ini adalah penolakan Hamas untuk melucuti senjata dan melepaskan kendali”.

Laporan tersebut mengatakan “investasi di Gaza bergantung pada kondisi ini meskipun ada banyak janji internasional” namun “ada kesenjangan besar antara janji-janji ini dan pengeluaran dana sebenarnya di lapangan”.

Dewan Perdamaian meminta DK PBB untuk “menekan Hamas dan faksi-faksi Palestina untuk menerima peta jalan yang diusulkan”.

Terlepas dari klaim BoP itu, adalah Israel yang terus memblokade bantuan kemanusiaan masuk secara lebih masif ke Gaza. Sedangkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Ahad bahwa pasukan Israel kini menguasai sekitar 60 persen Jalur Gaza, sementara operasi militer terus berlanjut meskipun ada perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku tujuh bulan lalu.

"Di Gaza sekarang kami sudah menguasai bukan 50 persen, tapi 60 persen. Kami memperketat cengkeraman kami terhadap Hamas," kata Netanyahu pada awal pertemuan pemerintah di Yerusalem, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

“Kami tahu persis apa misi kami, dan misi kami hanyalah satu hal – untuk memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.”

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 meskipun serangan Israel terus berlanjut di Gaza, pasukan Israel mundur ke Jalur Kuning. Dari sana, Israel menguasai sekitar 53 persen wilayah Gaza, membatasi populasi sekitar dua juta orang di wilayah yang tersisa.