Bos Palantir Borong 15.000 Hektare Hutan Swedia, Warga Curiga

JAKARTA -- Pembelian sekitar 15.000 hektare hutan dan lahan pegunungan di Swedia oleh Alex Karp, CEO perusahaan teknologi intelijen Amerika Serikat Palantir Technologies, memicu keresahan warga dan perdebatan mengenai penguasaan sumber daya alam oleh miliarder asing.

Transaksi senilai 235 juta krona Swedia itu menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya dari pembelian kawasan yang luasnya hampir menyamai seluruh wilayah Kota Malmo. Kekhawatiran semakin besar karena Palantir merupakan pemasok teknologi analisis data dan kecerdasan buatan bagi lembaga pertahanan, kepolisian, serta intelijen sejumlah negara.

Seperti dilaporkan harian Prancis Le Monde pada Kamis (12/11/2026), pembelian lahan tersebut mencakup kawasan sekitar Storsjo Kapell, sebuah desa berpenduduk sekitar 100 orang di wilayah Harjedalen, Swedia. Tanah itu sebelumnya dimiliki perusahaan kehutanan Swedia, SCA, sebelum dijual kepada perusahaan Cladonia Skog AB yang dikendalikan Karp. Transaksi tersebut pertama kali diungkap media lokal Tidningen Harjedalen pada 26 September 2026 dan segera menjadi perhatian nasional.

Kecurigaan warga semakin meningkat setelah media lokal Ostersunds-Posten pada 16 Oktober mengungkap pembelian tambahan sekitar 300 hektare lahan oleh perusahaan Karp. Warga mempertanyakan apakah kawasan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun pusat data, mengeksploitasi kandungan mineral berharga, atau bahkan mendirikan fasilitas perlindungan bawah tanah. Sejauh ini, tidak ditemukan bukti terverifikasi yang menunjukkan bahwa rencana-rencana tersebut merupakan tujuan pembelian Karp.

Warga Khawatir Kehilangan Akses Berburu

Keresahan masyarakat terutama berkaitan dengan hak berburu dan penggunaan kawasan alam yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan penduduk setempat. Setelah transaksi diketahui publik, sejumlah pemburu menerima pemberitahuan mengenai perubahan kepemilikan tanah yang sebelumnya dikelola SCA. Perubahan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai kelanjutan izin berburu dan akses terhadap lahan.

Televisi publik Swedia, Sveriges Television (SVT), pada 9 November 2026 melaporkan bahwa penolakan terhadap pembelian lahan Karp telah berkembang menjadi gerakan petisi. Lebih dari 30.000 orang menandatangani petisi yang menentang kehadiran Palantir di Harjedalen. Kampanye tersebut diprakarsai organisasi Skiftet, yang menilai penguasaan lahan oleh miliarder teknologi merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian masyarakat.

Seorang warga Storsjo yang bekerja sebagai perawat, Gertrud Abramsson, mengatakan masyarakat memiliki keterikatan mendalam terhadap kawasan pegunungan dan hutan tersebut. Ia menegaskan bahwa penduduk tidak akan bersikap acuh tak acuh terhadap perubahan kepemilikan tanah dalam skala sebesar itu. Menurut dia, keindahan alam dan kehidupan masyarakat setempat harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan kawasan.

"Dia harus tahu bahwa kami peduli terhadap alam kami yang luar biasa indah," kata Abramsson kepada SVT, sebagaimana diberitakan pada 9 November 2026.

Kekhawatiran juga berkaitan dengan tradisi hukum Swedia yang dikenal sebagai Allemansratten, yakni hak masyarakat untuk menikmati alam meskipun tanah tersebut dimiliki pihak swasta. Ketentuan ini memungkinkan warga berjalan kaki, berkemah secara terbatas, serta melakukan aktivitas rekreasi dengan tetap menghormati lingkungan dan privasi pemilik tanah. Namun, hak berburu dan menangkap ikan diatur secara terpisah sehingga perubahan kepemilikan dapat memengaruhi pemberian izin.

Persoalan tersebut membuat kepemilikan hutan oleh seorang miliarder asing memiliki dampak sosial yang lebih luas daripada sekadar transaksi properti. Bagi penduduk kawasan pegunungan, hutan merupakan ruang kehidupan yang berkaitan dengan tradisi berburu, aktivitas rekreasi, dan hubungan antarmasyarakat. Kepastian mengenai pengelolaan lahan karena itu menjadi tuntutan penting setelah transaksi diumumkan.

Karp Mengaku Tertarik karena Hobi Ski

Di balik berbagai spekulasi tersebut, pihak Karp menyampaikan alasan yang jauh lebih sederhana. Menurut keterangan yang diperoleh SVT, ketertarikan pengusaha berusia 59 tahun itu terhadap olahraga ski lintas alam dan kawasan terpencil menjadi alasan pembelian properti tersebut. Karp juga diketahui telah memiliki properti di kawasan pegunungan Swedia sebelum membeli lahan seluas 15.000 hektare itu.

SVT pada 10 November 2026 melaporkan bahwa Karp sudah memiliki rumah peristirahatan di Lofsdalen selama lebih dari lima tahun. Properti tersebut dibeli melalui perusahaan Hohenhems AB pada 2021 dengan nilai sekitar 13,9 juta krona Swedia. Menurut laporan itu, Karp dikenal menjalani kehidupan yang relatif tertutup ketika berada di wilayah tersebut.

Cladonia Skog AB membantah spekulasi bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data berskala besar. Perusahaan menyatakan pengelolaan hutan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian alam, sementara sejumlah bangunan yang sudah ada direncanakan untuk diperbaiki. Pihak pembeli juga menegaskan keinginannya mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat setempat.

"Pemilik baru ingin mengelola properti ini untuk jangka panjang dan bekerja sama dengan baik bersama mereka yang tinggal dan beraktivitas di kawasan tersebut," demikian pernyataan Cladonia Skog AB kepada SVT.

Perusahaan turut menjanjikan bahwa sebagian hak berburu akan tetap diberikan kepada pemburu lokal. Hak penggunaan padang penggembalaan rusa kutub oleh masyarakat adat Sami, kegiatan klub kendaraan salju, dan perjanjian akses yang sudah ada juga disebut akan tetap dihormati. Namun, rincian pembagian izin berburu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Perkembangan terbaru terjadi pada Selasa (10/11/2026), ketika Pemerintah Kota Berg akhirnya mengadakan pertemuan dengan wakil perusahaan Karp di Svenstavik. Ketua pemerintahan daerah, Therese Karngard, mengatakan pembicaraan tersebut memberikan sejumlah penjelasan mengenai alasan pemilihan lokasi dan rencana pemanfaatan lahan. Menurut Sveriges Radio, penjelasan mengenai aktivitas ski dan penggunaan kawasan memberikan kepastian yang lebih menenangkan bagi pemerintah daerah.

"Saya tidak mempunyai alasan untuk berpikir bahwa kami sedang diperdaya," kata Karngard setelah pertemuan tersebut, sebagaimana dilaporkan Sveriges Radio.