Jakarta, CNN Indonesia --
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia saat bicara di Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11).
Hashim menyampaikan pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah, termasuk mengerahkan puluhan ribu personel untuk memadamkan karhutla serta puluhan ribu anggota masyarakat lokal untuk membantu mencegah kebakaran hutan.
Dalam pidatonya, Hashim mulanya menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim. Tantangan ini termasuk kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, peningkatan risiko kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena El Nino berkepanjangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini merupakan tantangan yang ditanggapi sangat serius oleh Indonesia mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga. Kami memperkuat upaya pencegahan, restorasi, dan penegakan hukum, sekaligus bekerja sama erat dengan mitra regional untuk mengatasi dampak kabut asap yang meluas, termasuk yang melintasi batas negara, melalui kerja sama berkelanjutan," kata Hashim, seperti dikutip ANTARA.
Hashim menuturkan pemerintah RI telah melibatkan lebih dari 25 ribu anggota masyarakat lokal dalam upaya mencegah kebakaran hutan. Pemerintah juga meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran dari 8 ribu menjadi 70 ribu personel.
"Kami juga meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel, memperkuat kapasitas mereka, meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas kawasan lindung dan taman nasional, serta berinvestasi dalam konservasi untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati," ucapnya.
Hashim juga mengenalkan pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah presiden. Ia menegaskan visi Presiden Indonesia Prabowo Subianto saat ini yaitu memajukan aksi iklim sekaligus pembangunan masyarakat.
"Lebih dari 285 juta penduduk Indonesia bergantung pada ketahanan pangan, pasokan energi yang andal, lapangan kerja, air bersih, dan lingkungan yang aman. Kami tidak akan memilih antara pembangunan dan aksi iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, kami harus mewujudkan keduanya," tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Hashim turut menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan industri bernilai tambah lebih tinggi.
"Kami juga mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan meningkatkan produktivitas lahan terdegradasi," ujar Hashim.
Selain itu, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, pemerintah memutuskan untuk tidak memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer.
Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan 400 ribu hektare hutan adat, dengan target mencapai 1,4 juta hektare pada 2029 guna mendukung mata pencaharian berkelanjutan.
(blq/dna)

54 menit yang lalu
3






English (US) ·
Indonesian (ID) ·