BoP Tunduk pada Keinginan Israel Soal Penarikan Pasukan

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang didukung AS tampaknya mengubah syarat penarikan IDF dari Gaza setelah para pejabat tingginya mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem pada Senin. Pertemuan dilakukan tak lama sebelum dilaporkan adanya serangan udara baru Israel di wilayah yang diblokade itu.

"Bertentangan dengan laporan yang tidak akurat, kami mencatat bahwa penarikan IDF ke luar 'Garis Kuning' (Yellow Line) hanya akan terjadi setelah proses pelucutan senjata rampung, sebagaimana telah dijanjikan Hamas kepada para mediator. Hal ini berlaku baik untuk senjata ringan, senjata berat, maupun terowongan," demikian pernyataan Dewan Perdamaian mengonfirmasi pertemuan di Yerusalem antara perwakilan tinggi Nickolay Mladenov, penasihat senior Aryeh Lightstone, dan Netanyahu.

Garis Kuning adalah batas wilayah yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025, yang secara garis besar membagi Gaza menjadi zona kendali Israel dan zona kendali Hamas. Sejak saat itu, IDF telah merebut lebih banyak wilayah dan kini menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza.

Israel sebelumnya diperkirakan akan mundur hingga ke Garis Kuning sesuai ketentuan kesepakatan pelucutan senjata Hamas yang diumumkan pekan lalu—demikian disampaikan seorang pejabat Dewan Perdamaian kepada The Times of Israel pekan lalu—meskipun pernyataan hari Senin ini tidak menyebutkan hal tersebut secara spesifik.

Versi awal pernyataan Dewan Perdamaian sempat menyebutkan tentang "penarikan penuh IDF." Hal itu mengisyaratkan bahwa penarikan sebagian pasukan IDF ke luar Garis Kuning bisa saja terjadi sebelum seluruh proses pelucutan senjata rampung—sebagaimana tercantum dalam usulan Dewan Perdamaian pekan lalu.

Namun, kata "penuh" dihapus dari pernyataan Dewan Perdamaian pada Senin, hanya beberapa menit setelah pernyataan itu diterbitkan. Terlepas dari hal itu, kedua versi tersebut tampak bertentangan dengan pernyataan Mladenov pekan lalu, saat ia menegaskan bahwa "Penarikan pasukan harus berjalan beriringan dengan pelucutan senjata."

Perubahan sikap ini tampaknya merupakan bagian dari upaya Dewan Perdamaian untuk meyakinkan Israel agar menyetujui rencana pelucutan senjatanya. Langkah ini diambil setelah para pejabat di Yerusalem bersikeras bahwa tidak akan ada penarikan pasukan IDF sampai pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh rampung, serta menyatakan keberatan terhadap rencana yang mengusulkan proses pelucutan senjata dan penarikan pasukan secara bertahap.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin di Yerusalem Barat itu terjadi di tengah sinyal ketidakpuasan para politisi Israel terhadap kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Kamis pekan lalu.

Di sisi lain, Hamas bersikeras bahwa kesepakatan tersebut tidak akan dilaksanakan kecuali Israel juga menjalankan bagiannya dari kesepakatan itu.