BNPB Ungkap 4 Kendala Utama Penanganan Gempa NTT 2026

Jakarta, NU Online

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkap empat kendala utama yang dihadapi dalam penanganan gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026).

Suharyanto menjelaskan, karakteristik gempa Flores berbeda dibandingkan kejadian gempa bumi lainnya. Gempa tersebut diikuti jumlah gempa susulan yang cukup banyak sehingga menimbulkan trauma dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Kondisi ini menimbulkan trauma dan kekhawatiran di masyarakat, sehingga sebagian warga memilih melakukan pengungsian mandiri di sekitar rumah atau lokasi yang dianggap lebih aman,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (24/8/2026).

Kendala kedua berkaitan dengan kondisi geografis wilayah terdampak. Ia mengungkapkan bahwa sebagian lokasi berada relatif jauh dari pusat pemerintahan, dengan medan perbukitan dan topografi yang sulit.

“Sehingga menyulitkan mobilisasi personel maupun pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak,” katanya.

Ketiga, pada awal kejadian, beberapa kabupaten/kota belum memiliki buffer stock logistik dan dukungan anggaran yang memadai. Akibatnya, bantuan kepada masyarakat terdampak belum dapat diberikan secara cepat.

“Sementara itu, BNPB baru dapat menjangkau lokasi terdampak dalam waktu sekitar 1 x 24 jam setelah kejadian,” ujar Suharyanto.

Keempat, sejumlah ruas jalan dalam kondisi kurang baik dan belum memadai untuk dilalui kendaraan angkut berkapasitas besar. Hal ini menjadi kendala dalam mobilisasi logistik dan pendistribusian bantuan, terutama menuju wilayah terdampak yang berada di daerah terpencil.

Di tengah-tengah berbagai kendala tersebut, Suharyanto memastikan pelayanan kesehatan terus dipulihkan meskipun belum sepenuhnya kembali seperti sebelum gempa.

“Tentu saja kondisinya belum sebagaimana sebelum terjadi gempa, rumah sakit-rumah sakit umum yang rusak, puskesmas yang rusak, ini pun sudah dilakukan penanganan,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari 169 puskesmas yang terdampak, sebanyak 101 sudah beroperasi dan 49 lainnya beroperasi secara terbatas. Keterbatasan tenaga kesehatan juga menjadi persoalan karena kebutuhan tersebut tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari Pulau Flores.

“Kemudian juga kekurangan tenaga relawan, tenaga kesehatan. Ini pun yang tidak di bisa dipenuhi oleh Pulau Flores. Kita datangkan dari pulau lain, dari pulau Timor Timur, dari ibu kota provinsi,” ucapnya.

Suharyanto juga mengatakan bahwa pemulihan infrastruktur mulai menunjukkan perkembangan. Sebanyak sembilan ruas jalan nasional yang terdampak telah kembali fungsional. Jaringan listrik hingga kini seluruhnya telah menyala. Pemulihan di Pulau Palue, satu penyulang telah pulih dan lima dari enam gardu distribusi telah menyala, serta 1.625 dari 1.921 pelanggan telah kembali memperoleh pelayanan listrik.

“Telekomunikasi utama telah kembali normal, infrastruktur backbone berfungsi penuh melalui skeman link redundancy. Terdapat dua bendungan, satu daerah irigasi, dan dua sumur terdampak dan saat ini dalam penanganan,” pungkasnya.