Banjir Berulang, Bukti Gagalnya Tata Ruang dan Adaptasi Iklim di Indonesia

Jakarta, NU Online

Banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan cerminan lemahnya tata kelola ruang dan minimnya kesiapan menghadapi krisis iklim. Persoalan utama banjir terletak pada ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi tata ruang.

“Banjir yang terjadi berulang menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan efektif,” ujar Wiwandari Handayani, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, dalam Seminar Water Impact Week Festival di Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Jakarta pada Senin (4/5/2026). 

Menurutnya, alih fungsi lahan di kawasan resapan air menjadi permukiman dan kawasan komersial memperparah risiko banjir. Selain itu, sistem drainase perkotaan yang tidak memadai turut memperburuk kondisi saat curah hujan tinggi.

Wiwandari menekankan bahwa solusi tidak cukup hanya dengan pembangunan infrastruktur teknis, seperti normalisasi sungai atau peninggian tanggul. 

“Penanganan banjir harus berbasis pada perencanaan ruang yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” katanya.

“Ini mencakup perlindungan kawasan hulu, pengendalian pembangunan di daerah rawan banjir, dan penguatan kapasitas kota dalam menyerap dan mengalirkan air,” sambungnya.

Sementara itu, Pakar Iklim dan Alam Isten Sweno Tamba menyoroti faktor perubahan iklim yang memperburuk intensitas dan frekuensi banjir.

“Perubahan iklim meningkatkan curah hujan ekstrem yang sulit diprediksi dengan pola lama,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk menghadapi dinamika iklim yang terus berubah. Adaptasi berbasis ekosistem menjadi salah satu solusi yang perlu diperkuat.

Isten mencontohkan pentingnya restorasi hutan, revitalisasi daerah aliran sungai, serta perlindungan lahan basah sebagai penyangga alami air. 

“Alam sebenarnya memiliki mekanisme sendiri untuk mengurangi risiko banjir jika tidak dirusak,” tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa tekanan pembangunan yang tidak terkendali kerap mengabaikan fungsi ekologis tersebut.

“Penanganan banjir membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor, baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat harus terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi,” ucapnya.

Edukasi publik, menurut Isten, sangat penting  agar masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga bagian dari solusi. Pengelolaan sampah, konservasi lingkungan, dan kepatuhan terhadap tata ruang menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.

“Tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola dan cara pandang terhadap lingkungan, banjir berulang akan terus menjadi siklus tahunan. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan dan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah Indonesia,” pungkasnya.