8 Tuduhan Hantui Hegseth: dari Perang Iran hingga Serangan Sekolah

JAKARTA — Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menghadapi delapan pasal pemakzulan yang mencakup dugaan pelanggaran konstitusi, operasi militer tanpa persetujuan Kongres, hingga pengabaian perlindungan warga sipil dalam perang melawan Iran. Salah satu tuduhan paling serius berkaitan dengan serangan terhadap sekolah dasar di Minab, Iran, yang menewaskan lebih dari 150 orang, sebagian besar anak-anak.

Upaya pemakzulan tersebut diprakarsai anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik, Thomas Massie, yang mengajukan kembali resolusi berisi delapan pasal pada Senin (9/11/2026). Namun, DPR AS yang masih dikuasai Partai Republik memilih dengan suara 211 berbanding 204 pada Selasa (10/11/2026) untuk menyerahkan resolusi itu kepada Komite Kehakiman, langkah prosedural yang secara efektif menghentikan proses pemakzulan untuk masa sidang sekarang.

Associated Press (AP) melaporkan bahwa pemungutan suara tersebut menjadi kemenangan politik sementara bagi Hegseth dan Presiden Donald Trump. Meski demikian, berbagai tuduhan mengenai legalitas operasi militer dan perlindungan warga sipil masih menjadi persoalan yang diperdebatkan di Washington.

Keputusan DPR juga memperlihatkan perpecahan politik yang tidak biasa. Massie menjadi satu-satunya anggota Partai Republik yang menolak pengalihan resolusi ke komite, bergabung dengan 203 anggota Demokrat yang hadir dalam pemungutan suara.

Menurut CBS News, delapan pasal pemakzulan tersebut dituangkan dalam dokumen sepanjang 34 halaman. Isinya menjangkau berbagai operasi militer Amerika Serikat di Iran, Venezuela, Yaman, serta kawasan Karibia dan Samudra Pasifik.

Tuduhan lainnya berkaitan dengan tindakan Hegseth terhadap Senator Demokrat Mark Kelly. Massie menilai Menteri Pertahanan tersebut telah menyalahgunakan kewenangan Pentagon untuk membatasi kebebasan berbicara seorang anggota Kongres.

Empat Tuduhan Berkaitan dengan Perang Iran

Sebagian besar resolusi pemakzulan berfokus pada perang Amerika Serikat melawan Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026. Massie berpendapat bahwa pemerintahan Trump menjalankan perang tanpa memperoleh kewenangan yang diperlukan dari Kongres.

Pasal pertama menuduh Hegseth melaksanakan perintah untuk memulai perang terhadap Iran tanpa deklarasi perang atau persetujuan penggunaan kekuatan militer dari Kongres. Massie menyatakan tindakan tersebut bertentangan dengan War Powers Resolution 1973, undang-undang yang mengatur kewenangan presiden dalam mengerahkan angkatan bersenjata ke konflik bersenjata.

Pasal kedua menyoroti kelanjutan operasi militer setelah DPR dan Senat menyetujui resolusi yang memerintahkan penghentian keterlibatan pasukan Amerika Serikat dalam permusuhan dengan Iran. Menurut Massie, Hegseth mengabaikan keputusan tersebut dengan tetap mengarahkan operasi militer.

Pasal ketiga mempersoalkan batas waktu pengerahan pasukan berdasarkan War Powers Resolution. Undang-undang itu pada prinsipnya mewajibkan penghentian keterlibatan militer setelah 60 hari tanpa persetujuan Kongres, dengan kemungkinan tambahan waktu 30 hari untuk penarikan pasukan.

Pemerintahan Trump berpendapat bahwa sejumlah periode gencatan senjata dan penghentian permusuhan memengaruhi perhitungan batas waktu tersebut. Sebaliknya, Massie menilai operasi militer terus berlangsung melampaui batas yang diperkenankan undang-undang.

Perbedaan pandangan tersebut berkaitan dengan persoalan konstitusional yang telah lama diperdebatkan di Amerika Serikat. Konstitusi memberikan kewenangan kepada Kongres untuk menyatakan perang, sedangkan presiden memegang komando tertinggi atas angkatan bersenjata.

Serangan Sekolah di Minab Jadi Tuduhan Keempat

Pasal keempat merupakan salah satu tuduhan paling serius karena menyangkut kematian warga sipil dalam operasi militer Amerika Serikat. Massie menuduh Hegseth melemahkan berbagai mekanisme Pentagon yang dirancang untuk mencegah jatuhnya korban sipil.

Tuduhan tersebut dikaitkan dengan serangan terhadap Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Kota Minab, Iran selatan, pada 28 Februari 2026. Bangunan sekolah itu berada berdekatan dengan kompleks militer Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).