Menyambut tata niaga baru sumber daya alam

kedaulatan harga tidak dapat ditetapkan melalui keputusan administratif tetapi harus dibangun melalui pasar yang kredibel

Jakarta (ANTARA) - Indonesia sedang memasuki babak baru dalam mengelola kekayaan sumber daya alam. Selama puluhan tahun, kekuatan ekonomi mineral Indonesia lebih sering dibicarakan dari sisi cadangan, produksi, ekspor, dan hilirisasi.

Kini perhatian mulai bergeser pada pertanyaan yang tidak kalah penting: Siapa yang menentukan harga dari kekayaan alam tersebut?

Pertanyaan itu menjadi relevan ketika pemerintah menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia tidak selamanya menjadi price taker, melainkan secara bertahap memiliki kemampuan menjadi price setter untuk komoditas strategis yang dihasilkannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menyiapkan regulasi dan struktur pengawasan untuk mewujudkan target tersebut.

Urgensinya terlihat dari pengalaman aktual yang disampaikan Pemerintah berdasarkan infomasi dari Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), dan telah memonitor lebih dari 6.500 transaksi dengan nilai sekitar 14 miliar dolar AS

Pada saat yang sama, Presiden Prabowo menyebut adanya potensi sekitar 5 miliar dolar AS nilai ekspor yang selama ini tidak tercatat secara optimal akibat perbedaan antara nilai yang dilaporkan dan harga aktual.

Angka tersebut memberi gambaran bahwa persoalan tata kelola komoditas bukan perkara kecil, namun berada di ruang ekonomi yang nilainya mencapai puluhan bahkan ratusan miliar dolar AS.

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mencatat total ekspor Indonesia pada 2025 mencapai 282,91 miliar dolar AS, meningkat 6,15 persen dibandingkan tahun 2024, dan dengan nilai ekspor nonmigas mencapai 269,84 miliar dolar AS.

Tidak seluruh ekspor tersebut akan masuk ke BMKS. Namun, besarnya perdagangan luar negeri menunjukkan skala ekonomi yang berada di belakang kebijakan tersebut.

Ketika sebagian komoditas strategis memiliki nilai perdagangan besar dan harga transaksinya memiliki implikasi terhadap pajak, royalti, penerimaan negara, devisa, serta investasi, maka kualitas pembentukan harga menjadi bagian penting dari kepentingan nasional.

Gagasan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar membangun sebuah bursa baru. Di baliknya terdapat agenda untuk memperkuat price discovery, meningkatkan transparansi transaksi, mempersempit ruang manipulasi nilai perdagangan, memperbaiki kualitas data ekspor, dan pada akhirnya memastikan bahwa nilai ekonomi sumber daya alam lebih banyak tercatat dan dinikmati di dalam negeri.

Nilai ekonomi

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.