1 minggu yang lalu
9
Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Dalam aksinya, mereka menyatakan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan karena dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga mendukung upaya pengusutan secara tuntas dugaan kasus korupsi yang terjadi dalam program MBG.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) menilai usulan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp270 triliun untuk 2027 terlalu besar. Karena itu, lembaga itu akan melakukan pembahasan ulang untuk menyusun kebutuhan anggaran yang efisien.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, kebutuhan anggaran Rp270 triliun yang muncul dalam pembahasan bersama DPR beberapa hari lalu merupakan usulan pimpinan BGN sebelumnya. Asumsinya, BGN dapat melayani 81 juta penerima manfaat program MBG pada 2027.
"2027 itu sekitar Rp270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tetapi sekali lagi, itu diajukan oleh masa dulu yang dulu," kata dia saat konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (18/6/2026).
Menurut dia, angka itu masih terlalu besar untuk menjalankan program MBG pada tahun depan. Pasalnya, angka itu sangat jauh dari target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Karena itu, Arumsari mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan ulang dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rencananya, pembahasan itu akan dilakukan pada Jumat (19/6/2026) dan pekan depan.
"Kemarin di DPR itu adalah pembahasan pagu indikatif yang diusulkan oleh Pak Dadan (eks Kepala BGB Dadan Hindayana) dan kawan-kawan dulu, lalu diformalkan, ada surat dari Kementerian Keuangan kepada kami untuk menyusun pagu alokasi lebih lanjut di angka 270 (triliun) dari asumsi 81 juta. Nah, itu yang kami anggap bahwa anggarannya sendiri itu masih terlalu besar," kata dia.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·