Alissa Wahid Tegaskan Perubahan AD/ART Harus Ditentukan Muktamirin, Bukan Kepentingan Calon

Jombang, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat, Alissa Wahid, menyebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam forum Muktamar tidak diperuntukan untuk kepentingan para calon ketua umum (Caketum).

Hal itu ditegaskan Alissa untuk menjawab Caketum PBNU, KH Zulfa Mustofa yang telah bersepakat dengan lima caketum lainnya untuk mendorong mekanisme pemilihan Ketum PBNU dilakukan melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

"Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa peraturan yang kita buat ini untuk kepentingan jangka panjang," katanya saat Sidang Pleno III Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (29/8/2026). “Karena itu mekanisme yang kita pilih harus mekanisme yang dipilih oleh muktamirin, bukan mempertimbangkan para calon-calon (ketum) yang lain," sambungnya.

Sebelumnya, Kiai Zulva menyebut dari enam nama Caketum yang beredar, lima di antaranya telah bersepakat mendorong mekanisme AHWA. Lima calon tersebut adalah KH Zulfa Mustofa, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Abdussalam Shohib (Gus Salam).

"Hanya ada enam ya kita tahu, lima sudah bersepakat pemilihan lewat AHWA," katanya dalam forum yang sama.

Ia menjelaskan salah satu pertimbangan utama kesepakatan ini adalah keinginan agar kepemimpinan NU ke depan khususnya di jajaran tanfidziyah merupakan hasil gabungan antara mekanisme pemilihan (election) dan seleksi (selection) bukan murni sistem pemilihan tanpa proses penyaringan.

"Kita ingin kepemimpinan NU ke depan terutama di Tanfidziyah gabungan antara election dan selection. Tidak election murni, tidak sistem pemilihan murni, tapi tidak ada seleksi," ujarnya.

Ia mengungkapkan usulan mekanisme ini bermula dari dirinya bersama Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir dengan skema keterlibatan PCNU sejak tahap pengusulan nama, sebelum akhirnya diseleksi oleh Rais Aam dan AHWA.

Kiai Zulfa mengatakan skema ini dinilai penting untuk menjaga keselarasan antara tanfidziyah selaku unsur pelaksana kebijakan dengan syuriyah selaku pemegang otoritas tertinggi di NU. 

Menurutnya, dengan mekanisme penunjukan melalui AHWA supremasi syuriyah akan lebih kuat, termasuk dalam hal evaluasi apabila Ketua Umum Tanfidziyah dinilai melakukan hal yang melanggar arahan syuriyah.

"Tanfidziyah itu pada hakikatnya adalah pelaksana dari segala kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh Syuriyah. Dia tidak boleh kemudian tidak searah, tidak seiring dengan Syuriyah. Dengan sistem penunjukan AHWA maka supremasi Syuriyah akan sangat kuat," terangnya.