Wamenkeu jamin APBN siap dukung peremajaan kota berbasis pengetahuan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap menjadi katalisator utama peremajaan kota berbasis ilmu pengetahuan, salah satunya inisiatif Jakarta Education and Innovation Center.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) perancangan Jakarta Education and Innovation Center, Wamenkeu menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal transformasi ekonomi nasional berbasis pengetahuan dan inovasi melalui pemanfaatan APBN.

“Indonesia perlu beralih dari yang sebelumnya mengandalkan perspiration (kerja keras fisik) menuju innovation (inovasi),” kata Suahasil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Wamenkeu Suahasil pun memaparkan komitmen jangka panjang Pemerintah Pusat dalam mendukung sektor pendidikan dan riset melalui pelaksanaan kewajiban konstitusi alokasi 20 persen anggaran pendidikan pada tahun 2009 hingga tahun 2026.

Baca juga: Wamenkeu pastikan fiskal RI tetap terjaga dengan baik

Baca juga: Wamenkeu ungkap tiga tantangan untuk dorong revolusi ekonomi daerah

Total dana yang dialokasikan telah mencapai Rp7.667,3 triliun. Dari alokasi tersebut, pemerintah berhasil mengumpulkan Dana Abadi Pendidikan (Sovereign Fund) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan total akumulasi saat ini mencapai sekitar Rp195 triliun.

Guna mengatasi masih rendahnya pengeluaran untuk riset dan pengembangan (research and development/R&D) di Indonesia, pemerintah menyediakan insentif perpajakan berupa Super Tax Deduction.

Insentif ini memungkinkan pengurangan penghasilan bruto hingga 300 persen dari total biaya kegiatan R&D yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan lembaga riset.

Terkait pelaksanaan Jakarta Education and Innovation Center, Wamenkeu mendorong kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Pusat kementerian teknis akan mendukung dari sisi program dan kebijakan (software), sementara Pemprov DKI Jakarta menyediakan ruang, lahan, dan infrastruktur (space and building).

Baca juga: Wamenkeu: Pemerintah ubah pola belanja jadi lebih rata tiap triwulan

Baca juga: Wamenkeu pastikan RI jaga defisit 3 persen di tengah tekanan global

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.