Waketum PBNU Sebut Bakal Teruskan Digitalisasi yang Dirintis Pengurus Sebelumnya

Depok, NU Online

Wakil Ketua Umum (Waketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan bakal meneruskan program digitalisasi yang sudah dimulai sejak PBNU Masa Khidmah 2021-2026.

Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat Rapat Koordinasi PBNU di Hotel Jakarta Trans Studio, Cibubur, Depok, Jawa Barat, pada Jumat (23/10/2026).

"Diharapkan bisa meneruskan yang baik-baik dan mengoreksi yang kurang-kurang. (Sesuai prinsip) al-muhafazhah 'alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah," katanya saat memaparkan tugasnya sebagai Waketum yang membidangi organisasi, keanggotaan, kaderisasi, dan kerja sama.

"Dalam rangka meneruskan yang baik-baik itu, salah satunya digitalisasi organisasi. Ini salah satu yang dirintis oleh kepengurusan sebelumnya," sambungnya.

Gus Ipul menegaskan, langkah tersebut menjadi rangka PBNU mampu mengakomodasi tugas-tugas untuk konsolidasi yang efektif dan efisien, serta relevan dengan situasi kondisi saat ini.

"Jadi, perhatian yang harus sungguh-sungguh oleh kita semua. Jadi tata kelolanya makin solid, modern, dengan menerjamhkan Qonun Asasi," jelasnya.

Gus Ipul mengingatkan bahwa langkah PBNU ke depan harus mampu untuk menyarak ke anak-anak muda. Hal itu, lanjutnya, merupakan langkah strategis jamiyyah.

"Dalam rangka untuk memperkuat konsolidasi sampai akar rumput, alhamdulillah dibantu orang-orang hebat, pengurus-pengurus yang berpengalaman untuk membantu tugas yang diberikan Ketua Umum (KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin)," jelasnya.

Sebelumnya, Gus Kikin mengarahkan setiap pengurus PBNU dapat membuat program kerja yang strategis demi kelangsungan organisasi ke depan. 

"Program prioritas agar dapat dijadikan diselaraskan dengan Qonun Asasi sebagai spirit yang dapat dirasakan warga NU dan seterusnya. Bukan cum tentang keinginan kita di PBNU," katanya dalam dalam sambutan acara tersebut.

Selain mengharapkan dapat mengacu kepada Qonun Asasi, Gus Kikin menginginkan agar program prioritas yang telah dirumuskan dapat langsung diterapkan dalam 100 hari kerja.  

"Setiap kita dapat membuat prioritas program dari pertama yang nantinya akan dipresentasikan dari masing-masing lembaga yang akan dibawa ke Rakernas (Rapat Kerja Nasional)," terangnya.