Voter Israel Terpecah Jelang Pemilu, Netanyahu Berpotensi Lengser

Jakarta, CNN Indonesia --

Voter Israel terpecah belah menjelang pemilihan umum yang berpotensi mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Survei Channel 13 memperlihatkan partai-partai Yahudi Israel yang menentang Netanyahu diproyeksikan meraih 52 kursi di parlemen, sementara blok pendukungnya memperoleh 51 kursi.

Kedua kubu belum mencapai 61 kursi, jumlah minimum untuk membentuk pemerintahan mayoritas di parlemen Israel, Knesset.

Partai Yashar yang dipimpin mantan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Gadi Eisenkot, memimpin dengan proyeksi 22 kursi. Sementara itu, Partai Likud pimpinan Netanyahu diproyeksikan memperoleh 18 kursi.

Meski demikian, keunggulan kubu penentang Netanyahu belum menjamin pergantian pemerintahan.

Eisenkot menolak membentuk koalisi dengan partai-partai yang dipimpin warga Palestina di Israel. Padahal, kelompok tersebut diproyeksikan memiliki sekitar 12 kursi.

Kondisi ini membuka kemungkinan Knesset kembali terpecah tanpa satu kubu yang mampu menguasai mayoritas.

[Gambas:Video CNN]

Untuk mempertahankan kekuasaan, Netanyahu sendiri harus membentuk koalisi berbeda atau menciptakan kejutan yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Ketidakpastian politik tersebut terasa di Yerusalem, kota yang dihuni masyarakat dengan latar belakang agama dan identitas yang beragam. Hampir tiga tahun setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 serta perang yang meluas ke Gaza, Lebanon, dan Iran, pemilih menghadapi pertanyaan mengenai arah masa depan Israel.

Warga penentang dan pendukung Netanyahu

Sebagian warga menilai pemerintahan Netanyahu harus bertanggung jawab atas kegagalan mengantisipasi serangan Hamas. Sebagian lainnya tetap mendukungnya dan menganggap perang di berbagai front harus dituntaskan di bawah kepemimpinannya.

"Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus bertanggung jawab," kata pemilik toko pakaian di Jalan Jaffa, Yerusalem, Ilda.

Ia juga menyoroti laporan investigasi Haaretz yang menyebut Netanyahu telah mendapat peringatan mengenai kemungkinan serangan besar Hamas. Netanyahu membantah tuduhan tersebut.

Ilda menilai pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas kejadian itu, alih-alih menyerang jurnalis yang mengungkap persoalan tersebut.

Kemarahan terhadap pemerintah turut berkaitan dengan menurunnya kepercayaan publik. Data Institut Demokrasi Israel menunjukkan rata-rata kepercayaan masyarakat terhadap delapan lembaga negara yang dipantau secara konsisten hanya mencapai 34 persen pada 2025. Angka itu turun dari 61 persen pada 2012.

Survei lembaga yang sama juga menemukan 68 persen responden Yahudi Israel menyatakan serangan 7 Oktober menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan mereka pada pemilu mendatang.

Di Yerusalem Barat, wilayah yang selama ini menjadi basis kuat Netanyahu dan kelompok sayap kanan, sejumlah pemilih mulai mempertimbangkan pilihan lain.

Isolasi diplomatik Israel dan konflik yang berkepanjangan menjadi kekhawatiran, termasuk bagi sebagian warga yang sebelumnya mendukung agenda politik sayap kanan.

"Negara ini membutuhkan perubahan radikal. Saya rasa saya akan memilih Naftali Bennett," kata Yosef, 26 tahun, seperti dilaporkan The Guardian.

Bennett merupakan mantan perdana menteri dari kubu kanan yang kini memimpin aliansi B'Yachad. Ia menjadi salah satu pesaing politik Netanyahu.

Sementara itu, pendukung Netanyahu dan politikus sayap kanan seperti Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, dan Bezalel Smotrich ingin koalisi saat ini kembali berkuasa. Mereka mendukung kelanjutan operasi militer Israel di Gaza, Iran, Lebanon, dan Tepi Barat.

Bersambung ke halaman berikutnya...