Uni Eropa Terpecah soal Sanksi Perdagangan terhadap Israel

Jakarta, CNN Indonesia --

Negara-negara Uni Eropa disebut masih terpecah dalam menyikapi pemberlakuan sanksi dagang terhadap Israel. Perbedaan pendapat itu muncul di tengah meningkatnya kekerasan pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Irlandia, yang saat ini memegang presidensi Dewan Uni Eropa, menjadi tuan rumah pertemuan informal para menteri luar negeri Uni Eropa di Wicklow pada Selasa dan Rabu pekan ini. 

Dilaporkan Al Jazeera, Irlandia dan Spanyol memimpin seruan untuk membatasi impor barang dari pemukiman Israel di Tepi Barat. Belgia dan Belanda turut mendukung usulan tersebut.

Namun, Jerman, Austria, Ceko, dan Hongaria menolak langkah tersebut. Keempat negara menilai sanksi terhadap permukiman Israel dapat mengganggu jalur diplomatik dengan pemerintah Israel.

Irlandia merupakan negara Uni Eropa pertama yang melarang impor barang dari pemukiman Israel. Negara itu juga mengakui Palestina sebagai negara pada 2024 dan terus mengkritik perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Selain itu, Irlandia mendorong Uni Eropa meninjau kembali Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel. Perjanjian yang ditandatangani pada 2000 itu menjadi salah satu dasar hubungan perdagangan antara kedua pihak.

Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Israel. Nilai perdagangan barang antara Uni Eropa dan Israel mencapai hampir US$50 miliar pada tahun lalu.

Perdagangan kedua pihak juga terus meningkat sejak 2023. Ekspor Uni Eropa ke Israel naik dari hampir US$30 miliar menjadi sekitar US$32 miliar pada 2025.

Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee, mengatakan negara-negara Uni Eropa perlu mengambil sikap bersama terkait penghormatan terhadap hukum internasional.

"Kita harus bergerak secara kolektif... Tidaklah kredibel jika kita mengatakan bahwa kita harus menjunjung tinggi hukum internasional dalam satu bentuk dan tidak melakukannya dalam bentuk lain," kata McEntee kepada wartawan setelah pertemuan tersebut.

(mae/dna)