Tuntutan Dipenuhi, Aksi Mogok Makan Pemimpin Mahasiswa Berakhir

Jakarta, CNN Indonesia --

Aksi mogok makan yang dilakukan oleh pemimpin mahasiswa Davendra Nath Mahto di India, akhirnya tak dilanjutkan Senin (17/8).

Aksi mogok makan yang sudah berlangsung 16 hari itu mendapat perhatian anggota dewan dan pemerintah negara bagian Jharkand dan mengabulkan tuntutan Davendra dan kawan-kawan, yaitu membatalkan ujian rekrutman pegawai negeri tingkat sarjana oleh Jharkhand Staff Selection Commission (JSCC).

"Hari ini menandai hari ke-16 mogok makan. Perjuangan ini dimulai 2 Juli," kata Mahto di hadapan Menteri Herman Soren, Pemimpin kongres Rahul Gandhi dan Menteri Negara Bagian Dipiki Pandey, dikutip dari situs Times of India.

Mahto mengatakan, pemerintah sudah mengambil langkah berani dengan membatalkan ujian yang dinilai banyak kebocoran dan kecurangan itu."Saya berterimakasih kepada pemerintah Jharkand karena telah menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan penting seperti itu, membatalkan ujian adalah tantangan terbesar," kata Mahto.

Menurut Mahto, pembatalan ujian calon pegawai negeri itu, merupakan kemenangan besar. Meski menangguhkan aksi protesnya, namun Mahto mengaku akan tetap mengawal reformasi. "Jika ini mengharuskan Majelis Legslatif untuk memberlakukan undang-undang baru atau memberlakukan amandemen konstitusi, maka biarlah demikian," tambahnya.

Aksi mogok makan Mahto merupakan bagian dari demonstrasi ribuan mahasiswa di Jharkand menuntut reformasi dalam pelaksanaan ujian rekrutmen, sejak Juli lalu.

Salah satu tuntutan utama para pelajar dan pencari kerja itu adalah reformasi terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas proses rekrutmen di negara bagian tersebut.

Para demonstran menuntut pencopotan Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan terkait dugaan kebocoran soal ujian dan berbagai ketidakberesan dalam sistem pendidikan di negara tersebut.

Aksi tersebut dipimpin oleh Cockroach Janta Party, partai politik yang baru dibentuk sebagai respons terhadap pernyataan kontroversial ketua Mahkamah Agung India, yang menyamakan kaum muda pengangguran dengan kecoak.

Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan sudah resmi mengundurkan diri pada Sabtu, 25 Juli 2026 demi memenuhi tuntutan para demonstran.

(imf/bac)